Page 99 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 OKTOBER 2019

Artinya, pihak perusahaan belum melaporkan ke Disnaker kota sehingga tak
direkomendasikan ke DPMPTSP Ternate. Samsudin menduga, perusahaan hanya
terdaftar di DPMPTSP Provinsi. "Tapi secara administrasi, itu pelanggaran. Sebab
kalau belum terdaftar, kami juga tidak tahu izin apa," katanya.

Sementara, terkait pajak berupa izin operasional hingga papan reklame, Samsudin
memastikan ada biayanya. "Ada (bayaran) ke Pemda, ada aturannya. Kan kantornya
harus ada papan reklame, berarti mereka harus bayar. Kalau itu tidak ada, ya
bagaimana. Karena yang bersangkutan juga belum mendaftar," ucapnya.

DPMPTSP, kata dia, selalu mengecek daftar perusahaan melalui sistem perusahaan
online (SIPO). Rata-rata, semua tercover ke Kementerian Perindustrian dan
Perdagangan. "Kalau misalkan sudah terdaftar, tentu ada datanya. Tapi setelah
dicek datanya tidak ada. Kesimpulannya, perusahaan tersebut tidak mendaftar ke
DPMPTSP Ternate," jelasnya.

Mantan Kadisnakertrans Malut, Umar Sangadji, meminta salah seorang pengawas
Disnakertrans Malut untuk mengecek, apakah perusahaan tersebut teregistrasi atau
tidak. Sebab perusahaan tersebut hadir di masa jabatan Umar. Tak ingin
menjelaskan panjang lebar, Umar meminta cermat menghubungi Kepala Bidang
Penempatan Tenaga Kerja Disnakertrans Malut, Bagio.

Kepada cermat , Bagio menuturkan, Disnakertrans bersifat koordinasi. Baik melalui
kementerian, pihak perusahaan, hingga instansi pemerintahan. "Memang kantornya
sudah dicek oleh Disnaker kota, tapi memang apa yang disampaikan itu betul, tidak
ada papan nama," ucapnya.

Ia menilai, hal ini akibat minimnya peminat TKI maupun TKW dari Malut, sehingga
berdampak pada bentuk pengawasan Disnaker. "Bahkan pemberangkatan TKW itu,
kami di provinsi tidak tahu. Nanti setelah ada kasus kematian ini baru kami tahu,"
ungkap Bagio, sembari mengaku telah menghubungi Prasetyo. "Dua kali panggilan
masuk tak pernah diangkat." Soal registrasi di provinsi, dikatakan Bagio, ada yang
namanya surat pengantar rekruitmen (SPR) yang diberikan ke perusahaan.
Nantinya, operasional di lapangan melalui Disnaker kota. "Mereka yang buat laporan
ke kami di provinsi," jelasnya.

Sejatinya, SPR yang dikeluarkan provinsi tidak hanya satu kabupaten/kota. Kalaupun
yang dikeluarkan hanya satu wilayah, pun tak masalah. "Jadi tidak perlu izin juga di
provinsi. Tidak apa-apa. Nanti Disnaker kota yang buat laporan. Tapi memang TKW
yang meninggal itu tidak ada laporan yang kami terima," katanya.

Namun, keterangan dari Sekretaris Disnaker Kota Ternate, Lamadi, melenceng dari
pertanyaan cermat terkait tidak adanya rekomendasi berupa izin operasional dari

Page 98 of 100.