Page 52 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 OKTOBER 2019
P. 52
perlu dikaji lebih lanjut oleh pemerintah.
Meski demikian, Hanif enggan memastikan kapan dilakukan pembahasan lebih lanjut
mengenai revisi tersebut. "Itu nanti, yang pasti akan dikaji dulu," imbuh dia.
Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri memastikan, pemerintah belum memiliki
draft terkait revisi Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Meski, berbagai pihak telah menyepakati untuk melakukan revisi terhadap beleid
tersebut.
Hanif menjelaskan, Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional (LKS Tripartit Nasional)
yang di dalamnya melibatkan pemerintah, pengusaha, dan pekerja memang sudah
sepakat untuk merevisi UU ini. Namun, dirinya memastikan pembahasan lebih lanjut
masih belum dilakukan.
"Mereka (LKS Tripartit Nasional) sudah menyepakati revisi UU tenaga kerja. Tetapi
sampai hari ini prosesnya belum ada," ujarnya ketika ditemui di Kantor Kemenko
Perekonomian, Jakarta, Kamis (3/10/2019).
Dia menyatakan, pihak pengusaha dan pekerja memang sudah memberikan usulan
terkait butir-butir poin dalam UU Ketenagakerjaan yang perlu direvisi. Usulan itu pun
perlu dikaji lebih lanjut oleh pemerintah.
Meski demikian, Hanif enggan memastikan kapan dilakukan pembahasan lebih lanjut
mengenai revisi tersebut. "Itu nanti, yang pasti akan dikaji dulu," imbuh dia.
Page 51 of 100.
