Page 178 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 APRIL 2020

Sementara itu, pemerintah akan memprioritaskan mereka yang di-PHK bersama
dengan pekerja informal dan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang
terdampak Covid-19, sebagai penerima program Kartu Prakerja. Merujuk data
Kementerian Tenaga Kerja per 4 April 2020, total pekerja yang dirumahkan maupun
terkena PHK mencapai 130.456 pekerja.

"Kalau misalnya tetap pada kondisi seperti saat ini di mana industri masih enggan
untuk melakukan proses produksi, saya rasa di akhir kuartal kedua, gelombang
terbesarnya akan kita rasakan," kata Ekonom dari Institute for Development,
Economic and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho.

Presiden Jokowi Minta Pengusaha Pertahankan Pekerjanya

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pengusaha untuk mempertahankan
pekerjanya di tengah pandemi virus corona (Covid-19). Sebab, Kementerian
Ketenagakerjaan mencatat sudah sebanyak 1,2 juta pekerja telah dirumahkan dan
terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dampak virus corona.

"Saya ajak pengusaha berusaha keras mempertahankan pekerjanya," kata Jokowi
dalam telekonferensi.

Jurus Kemenaker Antisipasi PHK Massal

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fuaziah mengatakan, terkait upaya
menghindarkan PHK tersebut, pihaknya telah melakukan dialog dengan Asosiasi
Pengusaha Indonesia (Apindo) dari berbagai sektor usaha. Selain itu, dirinya juga
secara intens melakukan dialog dengan beberapa Serikat Pekerja (SP) terkait hal ini.
Dalam pertemuan tersebut, pihaknya memberikan gambaran tentang kondisi sulit
akibat Covid-19. Sebab, seluruh sektor usaha ini sudah mulai tergerogoti oleh
pandemi yang juga terjadi disleuruh dunia ini.

"Kemnaker juga memberikan pedoman mengenai perlindungan pekerja/buruh dan
kelangsungan usaha dalam rangka pencegahan dan penanggulang Covid-19 melalui
Surat Edaran (SE) Menaker No.M/3/HK.04/III/2020 tentang perlindungan
pekerja/buruh dan kelangsungan usaha dalam rangka pencegahan dan
penanggulangan Covid-19, " ujarnya.

Langkah lainnya yakni melakukan kordinasi dengan Kadisnaker di provinsi seluruh
Indonesia guna mengantisipasi dan mengatasi permasalahan ketenagakerjaan di
daerah. Di antaranya dengan memberikan arahan dan pedoman baik secara lisan
melalui dialog jarak jauh (teleconference) maupun lewat SE darn berkordinasi
terkait pendataan dan pemantauan perusahaan yang merumahkan pekerja/buruh
atau melakukan PHK.

"Kami juga melakukan percepatan pelaksanaan Kartu Prakerja dengan sasaran
pekerja/buruh yang ter-PHK dan pekerja/buruh yang dirumahkan baik formal
maupun informal, " kata Ida.

Page 177 of 355.