Page 191 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 APRIL 2020

"Banyak keluhan soal sulitnya mengakses proses pendaftaran online KPK, proses
rekrutmen off line yang sudah berjalan di beberapa tempat, bahkan ada kantor
partai yang buka pendaftaran. Ada juga aturan soal 30 hari tidak daftar pelatihan
maka KPK hangus. Alih-alih membantu malah bisa jadi balada pekerja," tandas
Netty.

Lebih lanjut kata Netty, konsep dan implementasi program KPK ini sebenarnya
masih menjadi bahan diskusi di Komisi IX. Namun anehnya, program ini malah
dikomandoi oleh Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian.

"Anehnya, program ini digawangi oleh Kemenko Perekonomian yang tidak memiliki
mitra di DPR RI dan tidak melakukan fungsi teknis. Bagaimana proses
pengawasannya?" tanya dia.

Lebih lanjut Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI ini menambahkan bahwa ada tiga hal
yang patut dikritisi dan berpotensi menjadi kegagalan dari program kartu prakerja
ini, yaitu: efektivitas, sasaran dan skala prioritas, serta alokasi anggaran.

"Tujuan kartu ini adalah untuk re-skilling dan up-skilling para pencari kerja. Tapi
yang dibutuhkan sekarang adalah bagaimana menyelamatkan hidup diri dan
keluarga. Bukankah kebutuhan fisiologis itu yang pertama harus dipenuhi?
Parahnya, jika tetap dilaksanakan sangat mungkin ada miss-match, karena supply
tenaga kerja kita melimpah tapi lowongan pekerjaan bahkan hampir tidak ada,"
tandas Netty.

Lebih lanjut politisi dari Dapil Jabar VIII ini mengatakan bahwa sasaran program ini
adalah mereka yang mengalami penurunan pendapatan bahkan kehilangan
pekerjaan, baik informal atau formal, dan pelaku UMKM. Parahnya program ini tak
memiliki basis data yang akurat.

"Sementara program ini tidak memiliki basis data yang akurat. Satgas covid-19,
menyebut 1,2 juta pekerja terdampak. Data kemenaker 2,8 juta lalu direvisi ikut
data satgas nasional. Bagaimana masyarakat bisa percaya? Padahal ada kondisi lain
di lapangan yang luput dari perhatian pemerintah, seperti PHK akibat Covid19,"
lanjutnya.

Berdasarkan Survei BPS Agustus 2019 mencatat angka pengangguran mencapai
7,05 juta, setengah pengangguran 8,14 juta dan pekerja paruh waktu 28,41 juta.
Dari data tersebut, kata Netty, potensi sasaran penerima KPK bisa menjadi sangat
besar akibat dampak Covid-19.

"Bagaimana kartu ini dapat menjawab persoalan riil jika sasaran penerima 5,6 juta
dan dengan potongan biaya lain pula," tanya Netty retoris.

Menyoroti kembali soal potongan biaya pelatihan, kata Netty, "Alih-alih memberikan
pelatihan gratis bagi warga, pemerintah malah membayar pihak swasta yang belum
tentu efektif output dan impact-nya. Bagaimana pun juga, pihak swasta akan

Page 190 of 355.