Page 192 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 APRIL 2020
P. 192
berorientasi pada profit. Apalagi tidak ada tanggung jawab dari pengelola pelatihan
untuk menyalurkan ke dunia kerja. Kasihan sekali masyarakat," sesal Netty.
Netty pun mengingatkan pemerintah adanya potensi masalah jika KPK 'dipaksa'
digulirkan. Pertama adalah kesesuaian jumlah masyarakat calon penerima dengan
kondisi rill masyarakat terdampak COVID-19.
Kedua, asas pemerataan dan keadilan dalam jumlah distribusi kartu untuk semua
daerah. Ketiga, kesiapan BLK secara infrastruktur dan instrukturnya untuk pelatihan
dan praktik. Keempat, tema pelatihan yang memang tidak sesuai dengan sektor dan
kebutuhan kerja. Kelima, banyaknya tenaga kerja informal terdampak,
membutuhkan ketersediaan akses internet yang memadai dan literasi digital bagi
mereka.
"Anggaran Rp20 triliun Kartu Prakerja ini rawan penyelewengan dan penyimpangan
oleh oknum, baik untuk kepentingan keuntungan finansial atau pun membangun
pencitraan. Jangan sampai kita hilang akal untuk mengenali dan mengawasi.
Berdasarkan kondisi riil di lapangan, saya pikir lebih baik pemerintah menunda
program kartu prakerja hingga badai COVID-19 reda. Kemudian fokus pada stimulus
tunai dan bansos bagi warga terdampak dengan kategorisasi yang jelas lebih
dibutuhkan saat ini," tutup Netty.
Menanggapi tentang adanya potensi kisruh, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Melki
Laka Lena mengaku tak setuju dengan Netty. Sebab menurut dia, perubahan
konsep dan metode pelaksanaan program KPK karena adanya dampak pandemi
COVID-19.
"Orang miskin marah kecuali tidak dapat bantuan sama sekali dan kalau penjelasan
pemerintah jalan mestinya semua yang terdampak COVID-19 pasti dapat bantuan
sosial berbagai jenis ini," tegasnya.
Dia juga meyakini kisruh tak akan terjadi karena pemerintah sudah membuat sistem
agar setiap masyarakat tidak dua menerima bantuan tersebut.
"Sehingga bisa didistribusi dengan baik ke berbagai kalangan yang terdampak.
Kalau data pemerintah jelas dilaksanakan dengan tepat kepada yang terdampak
keributan tidak terjadi," tegas Melki lagi.
Melki mengungkapkan, program itu kini dijadikan pemerintah sebagai bagian dari
Jaring Pengaman Sosial dengan persiapan yang terbilang singkat. Walau
persiapannya singkat, ditekankan politisi Partai Golkar ini peminatnya sangatlah
banyak, untuk gelombang pertama saja peminatnya mencapai 6 juta orang.
Diyakinkannya ke depan tak akan kisruh seperti yang diduga Netty. Sebab peserta
yang menerima kata dia telah melalui tahapan seleksi online yang sangat ketat.
"Tentu saja membantu kelompok pekerja baik yang dirumahkan atau di PHK juga
kelompok UMKM yang juga terpukul dampak COVID-19. Peserta bisa memilih model
Page 191 of 355.
