Page 281 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 APRIL 2020
P. 281

Title          DPR MINTA PEMERINTAH BANTU GAJI KARYAWAN CEGAH PHK MASSAL IMBAS COVID-19
               Media Name     merdeka.com
               Pub. Date      17 April 2020
                              https://www.merdeka.com/peristiwa/dpr-minta-pemerintah-bantu-gaji-kary awan-cegah-
               Page/URL
                              phk-massal-imbas-covid-19.html
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive
















               Merdeka.com -  Wakil Ketua Komisi VII DPR Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN)
               Eddy Soeparno meminta Presiden Joko Widodo atau  Jokowi  dapat mengambil
               langkah cepat demi mencegah terjadinya PHK massal selama pandemi virus corona
               atau Covid-19.


               Sekretaris Jenderal DPP PAN itu menyampaikan bahwa ada skema dukungan gaji
               atau income support yang bisa diterapkan pemerintah.

               "Kebijakan ini memang tidak lazim, namun kondisi perekonomian dunia juga dilanda
               krisis global. Sehingga negara seperti Singapura, Malaysia, Thailand, bahkan
               Amerika Serikat menerapkan kebijakan income support ini," tutur Eddy dalam
               diskusi teleconference DPP PAN, Jumat (17/4).


               Menurut Eddy, kenaikan angka PHK dalam situasi bencana non alam saat ini sangat
               cepat. Itu pun menyeluruh dari sektor formal mau pun informal yang turut menjadi
               penyangga ekonomi nasional.

               "Dampak PHK menimbulkan masalah sosial dan membebani APBN. Belum lagi arus
               pekerja yang kembali ke kampung halaman akan menjadi tambahan beban bagi
               daerah," jelas dia.


               Eddy menilai, dunia usaha baik itu sektor industri hingga UMKM kini tengah
               menunggu pemerintah mengambil keputusan dengan cepat dan tepat sasaran.


               Terlebih, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah sempat meyebut bahwa sudah ada
               1,5 juta pekerja yang dirumahkan dengan 10 persen di antaranya terkena PHK.


               "Jangan sampai kita terlambat dan salah menentukan kebijakan. Karena kegagalan
               menangani gelombang PHK akan mengakibatkan dunia usaha pailit dan naiknya
               kredit macet di bank," Eddy menandaskan.


               Reporter: Nanda Perdana Putra  [ray].






                                                      Page 280 of 355.
   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286