Page 220 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 JUNI 2020

Jazilul menilai tepat rekomendasi KPK agar pemerintah menyerahkan pelaksanaan Program
Kartu Prakerja kepada Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) serta melibatkan Badan
Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Wakil Ketua Umum DPP PKB ini mengatakan Kemenaker maupun BNSP sebenarnya adalah
sama-sama unsur pemerintah sehingga rekomendasi KPK tersebut sudah tepat.

"Apabila dialihkan kepada Kemenaker dan BNSP, itu juga merupakan bagian dari ranah eksekutif
pemerintah. Dan, kita semua juga akan mengawasi kinerjanya," ujarnya.

Sebelumnya, KPK menemukan indikasi penyimpangan pada program Kartu Prakerja dan
lembaga tersebut sudah melakukan kajian terkait program pemerintah itu.

Hasilnya, KPK menemukan tujuh persoalan pengelolaan program Kartu Prakerja yang berpotensi
mengarah pada kerugian negara. KPK juga telah memberikan tujuh rekomendasi kepada
pemerintah.
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengungkapkan, rekomendasi pertama, peserta yang
disasar pada whitelist atau pekerja terdampak COVID-19 tidak perlu mendaftar secara daring
melainkan dihubungi Project Management Office (PMO) atau Manajemen Pelaksana Program
Kartu Prakerja sebagai peserta program.
Kedua, penggunaan nomor induk kependudukan (NIK) sebagai identifikasi peserta sudah
memadai, tidak perlu dilakukan penggunaan fitur lain yang mengakibatkan penambahan biaya.

Ketiga, komite agar meminta legal opinion ke Jamdatun, Kejaksaan Agung RI tentang kerja
sama dengan 8 platformdigital apakah termasuk dalam cakupan Pengadaan Barang dan Jasa
(PBJ) Pemerintah.

Keempat menurut Alexander, platform digital tidak boleh memiliki konflik kepentingan dengan
lembaga penyedia pelatihan (LPP), sehingga 250 pelatihan yang terindikasi memiliki potensi
konflik kepentingan harus dihentikan penyediaannya.

Kelima, kurasi materi pelatihan dan kelayakannya untuk menentukan apakah dilakukan secara
daring agar melibatkan pihak-pihak yang kompeten dalam area pelatihan serta dituangkan
dalam bentuk petunjuk teknis.

Keenam, materi pelatihan yang teridentifikasi sebagai pelatihan yang gratis melalui jejaring
internet, harus dikeluarkan dari daftar pelatihan yang disediakan LPP.

Ketujuh, pelaksanaan pelatihan daring harus memiliki mekanisme kontrol agar tidak fiktif
misalnya pelatihan harus interaktif sehingga bisa menjamin peserta yang mengikuti pelatihan
mengikuti keseluruhan paket..

219