Page 221 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 JUNI 2020
P. 221

Judul              MPR minta pemerintah jalankan rekomendasi KPK terkait Kartu
                                    Prakerja
                 Nama Media         antaranews.com
                 Newstrend          Kartu Pra Kerja
                 Halaman/URL        https://www.antaranews.com/berita/1564776/mpr-minta-pemerintah-
                                    jalankan-rekomendasi-kpk-terkait-kartu-prakerja
                 Jurnalis           Nurul Hayat
                 Tanggal            2020-06-20 12:57:00
                 Ukuran             0
                 Warna              Halaman Warna
                 AD Value           Rp 17.500.000
                 News Value         Rp 52.500.000
                 Kategori           Ditjen Binalattas

                 Layanan            Korpo
                 Sentimen           positive



              Narasumber

              negative - Jazilul Fawaid (Wakil Ketua MPR RI) Saya yakin, KPK telah meneliti dengan cermat
              dan objektif. Saya berharap pemerintah memperhatikan dan menindaklanjuti rekomendasi KPK
              tersebut, kalau rekomendasi KPK itu diabaikan dapat menambah kecurigaan publik
              positive - Jazilul Fawaid (Wakil Ketua MPR RI) Apabila dialihkan kepada Kemenaker dan BNSP,
              itu  juga  merupakan  bagian  dari  ranah  eksekutif  pemerintah.  Dan,  kita  semua  juga  akan
              mengawasi kinerjanya



              Ringkasan
              Wakil  Ketua  MPR  RI  Jazilul  Fawaid  meminta  pemerintah  menjalankan  rekomendasi  Komisi
              Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait  Kartu Prakerja  yang menemukan indikasi penyimpangan
              dalam program tersebut.



              MPR MINTA PEMERINTAH JALANKAN REKOMENDASI KPK TERKAIT KARTU
              PRAKERJA

              Jakarta - Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid meminta pemerintah menjalankan rekomendasi
              Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  terkait    Kartu  Prakerja    yang  menemukan  indikasi
              penyimpangan dalam program tersebut.
              Jazilul mengatakan selama ini banyak pihak menduga Kartu Prakerja banyak masalah, salah
              sasaran dan salah urus, ternyata dugaan ini terkonfirmasi oleh rekomendasi KPK.

              "Saya  yakin,  KPK  telah  meneliti  dengan  cermat  dan  objektif.  Saya  berharap  pemerintah
              memperhatikan  dan  menindaklanjuti  rekomendasi  KPK  tersebut,  kalau  rekomendasi  KPK  itu
              diabaikan dapat menambah kecurigaan publik," kata Jazilul dalam keterangannya di Jakarta,
              Sabtu.
                                                           220
   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226