Page 244 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 JUNI 2020
P. 244
Selanjurnya kejanggalan dari segi anggaran yang memang tidak dialokasikan sesuai
kepentingan urgen saat ini, seperti penggunaan fitur face recog-nition dengan mengalokasikan
dana senilai Rp30,8 miliar untuk kepentingan pengenalan peserta dalam proses pendaftaran,
padahal data NIK atau keanggotaan BP Jamsostek mampu digunakan untuk pengenalan peserta
yang mendaftar. Padahal anggaran yang dialokasikan untuk program Kartu Prakerja tak
tanggung-tanggung, sebesar Rp20 triliun dengan target peserta 5,6 juta orang.
Setiap peserta dianggarkan dengan komposisi nilai total insentif setelah pelatihan yaitu sebesar
Rp2.400.000/orang dan insentif survei kebekerjaan
sebesar Rp150.000/orang, lebih besar dari nilai bantuan pelatihannya itu sendiri yaitu sebesar
Rp1.000.000/orang. Bahkan menjadi sorotan dalam anggaran yang dialokasikan dalam untuk
pelatihan secara online ini setiap orang memiliki satu juta dikali dengan jumlah peserta 5,6 juta
artinya 5,6 triliun hanya dialokasikan untuk pelatihan online yang justru 28% anggaran adalah
untung dari platform digital yang menjadi mitra pelatihan. Hal ini justru menjadikan tanda tanya
besar, ada apa dibalik kemitraan yang justru meraup keuntungan. Padahal pelatihan online tak
penting dibutuhkan saat pandemi, apalagi dengan konten video
pelatihan yang mampu kita dapatkan dari YouTube dan media sosial. Kemitraan memunculkan
pertanyaan mengapa anggaran besar justru disia-siakan dengan jasa/layanan yang tak
dibutuhkan.
Begitu pula dengan fondasi dan perangkat Kartu Prakerja yang tak terarah membuat
pelaksanaan program kian runyam. Ketidakjelasan program Kartu Prakerja makin rumit dengan
nama bantuan saat corona. Dampak corona bukan membuat rakyat haus akan konten video
pelatihan, namun kebutuhan pokok lebih urgen dan terpenting dari video tak bertuan dengan
tujuan. Tak heran kebingungan program
kian tergerus dengan new normalyang memaksa rakyat kembali bekerja turun ke jalanan tuk
mencari sesuap nasi agar kehidupan bisa dilanjutkan.
Memag program Kartu Prakerja merupakan program dari dasar janji kampanye presiden saat
ini. Akibatnya program prematur atau dadakan tiba-tiba muncul dengan menggabungkan semi
bantuan lewat Kartu Prakerja bagi korban PHK akibat corona. Ini jelas bukanlah fondasi utuh
suatu program bantuan sosial. Tingginya anggaran namun alokasi yang kacau balau tentu
berujung merugikan keuangan negara. Korupsi bisa saja terjadi, manipulasi data sangat mudah
dilakukan dalam pelaporan keuangan tak heran program ini tak dirasakan rakyat. Seperti hanya
membuktikan janji manis kampanye ditepati semata.
Seharusnya pemerintah memahami kebutuhan pokok rakyat bukan mencari muka saat corona.
Karena rakyat tak butuh kartu apalagi tutorial pelatihan online. Namun rakyat butuh kebutuhan
pokok hidup terpenuhi. Tutup segera program Kartu Prakerja, usut tuntas dan tak lupa
selamatkan rakyat dari corona dan kelaparan yang sedang melanda.
Anita Irmawati Pemerhati Kebijakan Sosial anitairmawati31 @ gmail.com
243
