Page 247 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 JUNI 2020
P. 247
Ringkasan
Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Didik Mukrianto meminta, Komisi
Pemberantasan Korupsi ( KPK) tidak ragu melakukan penindakan, apabila ditemukan indikasi
penyimpangan atau korupsi dalam program Kartu Prakerja.
KPK DIMINTA BERANI SELIDIKI DUGAAN KORUPSI PROGRAM KARTU PRAKERJA
JAKARTA, - Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Didik Mukrianto meminta,
Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) tidak ragu melakukan penindakan, apabila ditemukan
indikasi penyimpangan atau korupsi dalam program Kartu Prakerja .
Hal ini disampaikan Didik menanggapi hasil kajian KPK terhadap pelaksanaan program Kartu
Prakerja.
"Kalau KPK sudah menemukan indikasi adanya penyimpangan dan bahkan korupsi, jangan ragu-
ragu untuk melakukan penindakan," kata Didik dalam keterangan tertulis, Jumat (19/6/2020).
"Segera tangkap dan adili para perampok dan penikmat uang negara. Jangan pernah ragu KPK
untuk memberantas korupsi, apalagi di saat negara sedang susah, di saat rakyat sedang
menderita seperti ini," lanjut dia.
Sejak awal, Didik mengaku sudah memprediksi bahwa program Kartu Prakerja rawan terhadap
penyimpangan.
Pontensi penyimpangan dalam program kartu Prakerja misalnya, konflik kepentingan dengan
penunjukan mitra tanpa melalui tender, potensi dagang pengaruh hingga transparansi dan
akuntabilitas.
"Melihat proses dan mekanisme pelaksanaan Kartu Prakerja potensinya sangat rawan dan
ramah terhadap korupsi," ujar dia.
Didik mengatakan, saat program Kartu Prakerja akan dirilis, ia sudah mengingatkan agar KPK
melakukan kajian, analisa dan pengawasan yang ketat.
Pengawasan itu mesti melibatkan PPATK dan BPK untuk mencegah munculnya penyimpangan
atau abuse of power.
Ia pun berharap, KPK lebih tegas dan konstruktif dengan potensi penyimpangan pelaksanaan
Kartu Prakerja.
"Ini karena sangat berpotensi menguapkan uang negara yang sangat besar untuk dikorupsi.
Jangan biarkan uang negara dijadikan bancakan," ujar dia.
Sebelumnya diberitakan, KPK melakukan kajian atas Program Kartu Prakerja dan menemukan
sejumlah permasalahan pada empat aspek.
"KPK menemukan sejumlah permasalahan dalam empat aspek terkait tata laksana sehingga
pemerintah perlu melakukan perbaikan dalam implementasi program," kata Wakil Ketua KPK
Alexander Marwata, Kamis (18/6/2020).
Aspek pertama yang mendapat sorotan, yakni proses pendaftaran, di mana terdapat 1,7 juta
pekerja terdampak (whitelist) sesuai data Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS
Ketenagakerjaan.
246
