Page 294 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 JUNI 2020

Didik menyebut, secara kasat mata dan pemikiran telanjang potensi penyimpangan tersebut
seharusnya bisa diprediksi sejak awal. Dia mengungkit ihwal adanya potensi konflik
kepentingan, penunjukan mitra tanpa mekanisme tender, dagang pengaruh, serta transparansi
dan akuntabilitas yang dipertanyakan.

Menurut Didik, ia sejak awal mengingatkan KPK untuk melakukan kajian, analisis, dan
pengawasan ketat melibatkan Pusat Penelusuran dan Analisis Transaksi Keuangan, dan Badan
Pemeriksa Keuangan untuk mencegah munculnya penyimpangan, penyalahgunaan kekuasaan,
dan korupsi. "Melihat proses dan mekanisme pelaksanaan Kartu Prakerja potensinya sangat
rawan dan ramah terhadap korupsi," kata Didik.

Maka dari itu, Didik meminta KPK tak ragu melakukan penindakan jika sudah menemukan
indikasi adanya penyimpangan dan bahkan korupsi. Apalagi, kata dia, saat ini Indonesia sedang
susah lantaran tengah dilanda wabah Covid-19.

Didik mengimbuhkan, KPK seharusnya tidak ragu menindak sepanjang ada unsur perbuatan
melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, memperkaya diri sendiri dan/atau
orang lain atau korporasi, dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. "Jangan
biarkan uang negara dijadikan bancakan," ucap Didik.

Komisi antikorupsi menemukan sejumlah masalah dalam empat aspek program Prakerja. KPK
menemukan bahwa mayoritas atau 9,4 juta pendaftar Kartu Prakerja justru orang yang tidak
menjadi target pemerintah. Hanya ada 143 ribu dari 1,7 juta warga korban PHK yang
memanfaatkan Kartu Prakerja.

KPK juga menemukan bahwa kerja sama dengan delapan platform digital tidak melalui
mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah. Hal ini berimplikasi dengan dugaan adanya
konflik kepentingan di lima dari delapan platform yang ikut dalam program senilai Rp 6,4 triliun
itu. KPK merinci, 250 jenis pelatihan dari total 1.895 pelatihan yang tersedia memiliki konflik
kepentingan dengan platform digital.

BUDIARTI UTAMI PUTRI | KORAN TEMPO.

293