Page 333 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 JUNI 2020
P. 333
Judul KPK Minta Dihentikan
Nama Media Lombok Post
Newstrend Kartu Pra Kerja
Halaman/URL Pg1&5
Jurnalis Jpg
Tanggal 2020-06-19 12:00:00
Ukuran 275x116mmk
Warna Halaman Warna
AD Value Rp 51.975.000
News Value Rp 519.750.000
Kategori Ditjen Binalattas
Layanan Korpo
Sentimen negative
Narasumber
positive - Alexander Marwata (Wakil Ketua KPK) Sehingga pemerintah perlu melakukan
perbaikan dalam implementasi program
neutral - Alexander Marwata (Wakil Ketua KPK) Penggunaan NIK dan keanggotaan BP
Jamsostek sudah memadai
negative - Alexander Marwata (Wakil Ketua KPK) Dengan demikian 250 pelatihan yang
terindikasi (konflik kepentingan) harus dihentikan penyediaannya
neutral - Alexander Marwata (Wakil Ketua KPK) Apakah (8 platform digital) itu termasuk dalam
cakupan PBJ pemerintah?
positive - Alexander Marwata (Wakil Ketua KPK) Tidak perlu penggunaan fitur lain yang
mengakibatkan penambahan biaya
Ringkasan
Sederet masalah pelaksanaan program Kartu Prakerja yang dilakukan secara online dinilai tidak
efektif dan berpotensi merugikan keuangan negara. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun
meminta pemerintah menghentikan sementara gelombang ke-4 program tersebut. Pemerintah
harus mengevaluasi pelaksanaan gelombang 1-3 yang sudah telanjur bergulir. Dan memperbaiki
tata kelola yang semrawut.
KPK MINTA DIHENTIKAN
JAKARTA-Sederet masalah pelaksanaan program Kartu Prakerja yang dilakukan secara online
dinilai tidak efektif dan berpotensi merugikan keuangan negara. Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK) pun meminta pemerintah menghentikan sementara gelombang ke-4 program tersebut.
Pemerintah harus mengevaluasi pelaksanaan gelombang 1-3 yang sudah telanjur bergulir. Dan
memperbaiki tata kelola yang semrawut.
Hal itu merujuk hasil kajian KPK yang dilakukan selama tiga pekan. Wakil Ketua KPK Alexander
Marwata mengatakan pihaknya mengidentifikasi sejumlah persoalan dalam 4 aspek terkait
pelaksanaan Prakerja. "Sehingga pemerintah perlu melakukan perbaikan dalam implementasi
program," ujar Alex dalam konferensi pers di gedung KPK, kemarin (18/6).
332
