Page 334 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 JUNI 2020

Empat aspek yang dimaksud antara lain proses pendaftaran, kemitraan dengan platform digital,
materi pelatihan dan pelaksanaan program. Terkait proses pendaftaran, Alex menyebut
sejatinya ada 1,7 juta pekerja ter-dampak (whitelist) pemutusan hubungan kerja (PHK) berdasar
data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) dan Badan Penyelanggara Jaminan Sosial
(BPIS) Ketenagakerjaan.

Dari jumlah pekerja terdam-pak itu hanya 143 ribu yang mendaftar. Sedangkan 9,4 juta
pendaftar hingga gelombang ketiga dinilai bukan target yang disasar program Prakerja. Dengan
demikian, penggunaan fitur face recoginition senilai Rp 30,8 miliar untuk kepentingan
pengenalan peserta dalam proses pendaftaraan itu menjadi tidak efisien. "Penggunaan NIK dan
keanggotaan BP Jamsostek sudah memadai," paparnya.

Terkait kemitraan platform digital, kajian KPK mengidentifikasi kerja sama dengan 8 platform
digital tidak melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa (PBJ). Penetapan platform digital
sebagai mitra resmi pemerintah yang dilakukan Komite Cipta Kerja pada 9 Maret 2020 itu juga
tidak sesuai pasal 35 dan pasal 47 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
(Permenko) Nomor3/2020. Sebab, penetapan dilakukan sebelum manajemen pelaksana
terbentuk.

KPK juga mengidentifikasi adanya konflik kepentingan (conflict of interest) pada 5 platform
digital dengan Lembaga Penyedia Pelatihan (LPP). Itu mengingat sebanyak 250 dari 1.895
pelatihan adalah milik LPP yang memiliki konflik kepentingan dengan platform digital.
Sebelumnya, persoalan konflik kepentingan itu menuai banyak kritik dan tanggapan negatif dari
banyak pihak.

Menurut Alex, platform digital tidak boleh memiliki konflik kepentingan dengan LPP "Dengan
demikian 250 pelatihan yang terindikasi (konflik kepentingan) harus dihentikan penyediaannya,"
tuturnya. KPK juga merekomendasikan komite cipta kerja agar meminta legal opinion dari
Jamdatun Kejaksaan Agung tentang kerjasama dengan 8 platform digital itu. "Apakah (8
platform digital) itu termasuk dalam cakupan PBJ pemerintah?," imbuh dia.

KPK juga menyoroti materi pelatihan yang tidak dilakukan dengan kompetensi memadai.
Bahkan, pelatihan yang memenuhi syarat baik materi maupun penyampaian secara daring
hanya 24 persen dari 1.895 pelatihan. Dan hanya 55 persen dari 457 pelatihan yang dapat
diberikan secara daring. Bukan hanya itu, dari 327 sampel pelatihan juga ditemukan 89 persen
(291) tersedia secara gratis di internet.

Alex menambahkan pelaksanaan program Prakerja secara dalam jaringan (daring) berpotensi
fiktif, tidak efektif, dan merugikan keuangan negara karena metode pelatihan yang hanya satu
arah. Pelaksanaan porgram juga tidak memiliki mekanisme kontrol atas penyelesaian pelatihan
yang sesungguhnya oleh peserta. "Pelatihan harus interaktif sehingga bisa menjamin peserta
yang mengikuti pelatihan mengikuti keseluruhan paket"

Atas kajian itu, KPK meminta pemerintah memperbaiki teknis pelaksanaan. Seperti mengubah
cara pendaftaran dengan cara menghubungi pekerja terdam-pak. Bukan membuka secara
online tanpa memverifikasinya dengan data whitelist dari Kemenaker dan BPJS
Ketenagakerjaan. "Tidak perlu penggunaan fitur lain yang mengakibatkan penambahan biaya,"
ujarnya.
Untuk diketahui, Prakerja disusun untuk kondisi normal sesuai Perpres Nomor36/2020. Namun,
dalam situasi pandemi Covid-19, program itu menjadi semi bantuan sosial (bansos). Anggaran
yang dialokasikan sebesar Rp 20 triliun dengan target peserta 5,6 juta orang. Komposisi nilai
total insentif pasca pelatihan sebesar Rp 2,4 juta/orang. Dan insentif survei kebekerjaan sebesar

333