Page 345 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 JUNI 2020
P. 345
Judul Menaker: Marak Perlakuan Tak Pantas, Pemerintah Benahi
Perlindungan Anak Buah Kapal
Nama Media beritatrans.com
Newstrend Perlindunga ABK Indonesia
Halaman/URL http://beritatrans.com/2020/06/19/menaker-marak-perlakuan-tak-
pantas-pemerintah-benahi-perlindungan-anak-buah-kapal/
Jurnalis *
Tanggal 2020-06-19 10:20:00
Ukuran 0
Warna Halaman Warna
AD Value Rp 7.500.000
News Value Rp 22.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korpo
Sentimen positive
Ringkasan
Pemerintah berkomitmen membenahi persoalan tata kelola penempatan dan pelindungan Anak
Buah Kapal (ABK) Indonesia. Demikian dikatakan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam
acara Peluncuran Policy Brief tentang Perbaikan Tata Kelola Perlindungan ABK Indonesia di
Kapal Ikan Asing pada Kamis, (18/6).
MENAKER: MARAK PERLAKUAN TAK PANTAS, PEMERINTAH BENAHI
PERLINDUNGAN ANAK BUAH KAPAL
JAKARTA - Maraknya perlakuan tak sepantasnya bagi para anak buah kapal (ABK) warga negara
Indonesia (WNI) di luar negeri, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) berupaya untuk
melakukan langkah-langkah pembenahan dalam hal pelindungan.
"Pemerintah berkomitmen membenahi persoalan tata kelola penempatan dan pelindungan ABK
Indonesia. Pemerintah telah dan terus berupaya untuk melakukan langkah-langkah
pembenahan pelindungan bagi awak kapal perikanan," kata Menteri Ketenagakerjaan, Ida
Fauziyah, saat memberikan sambutan pada Peluncuran Policy Brief tentang Perbaikan Tata
Kelola Perlindungan ABK Indonesia di kapal ikan asing melalui video conference, Kamis
(18/6/2020).
Ida mengungkapkan, persoalan selama ini terjadi mulai dari proses pemberian izin bagi
perusahaan yang akan menempatkan awak kapal, proses rekrutmen dan pendataan, proses
pelatihan dan sertifikasi, proses pelatihan calon awak kapal, dan proses pengawasannya.
"Tahapan-tahapan tersebut mutlak kita lakukan evaluasi dan dibenahi, agar dampak masalah
yang ditimbulkan saat mereka bekerja di atas kapal dapat diminimalisir secaran signifikan,"
katanya.
Ida menambahkan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran
Indonesia (PPMI) secara jelas menyatakan bahwa awak kapal perikanan Indonesia yang bekerja
344
