Page 348 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 JUNI 2020

Demikian disampaikan Menteri Sosial, Juliari P Batubara saat menghadiri penyerahan Bantuan
Sosial Presiden RI Kepada Serikat Pekerja/Serikat Buruh Yang

Terdampak Covid-19, di Ke-menterian Ketenagakerjaan, lakarta, Rabu (17/6).

"Kami akan memberikan tambahan bantuan apabila masih ada pekerja/ buruh lain yang masih
memerlukan bantuan, baik sembako maupun uang tunai. Pasalnya bantuan sosial tersebut,
sesuai dengan arahan dari Presiden, bahwa bantuan sosial akan terus dilanjutkan hingga bulan
Desember 2020, yang semula Rp600.000 menjadi Rp300.000 per kepala keluarga," ujar Mensos.

Kemensos bekerjasama dengan menteri Ketenagakerjaan perihal bantuan sembako dan BLT.
Kolaborasi ini diharapkan bisa mewujudkan bansos yang tersalur tepat sasaran dan
dimanfaatkan dengan baik oleh pekerja/buruh yang terdampak covid-19.

"Kami yakin Kementerian Ketenagakerjaan salah satu Kementerian yang paling repot pada saat
pandemi co-vid-19, kami sangat paham, karena kalau bantuan yang disalurkan melalui
Kementerian Ketenagakerjaan ban-

tuan ini tidak akan salah sasaran," ujar Mensos luliari.

Juliari mengaku selalu siap jika Kementerian Ketenagakerjaan membutuhkan bantuan, dan
apabila masih ada data pekerja/ buruh yang masih memerlukan bantuan sosial. "Jadi kami di
sini menyatakan kalau nanti masih memungkinkan tambahan bantuan karena rencananya sesuai
dengan persetujuan bapak presiden pemberian bantuan sosial tunai maupun sembako akan
dilanjutkan sampai bulan Desember,"

ungkapnya.

Oleh karena itu, pihaknya membuka ruang, apabila ada data-data penerima yang dianggap
layak menerima bantuan sosial, pihaknya siap untuk membantu. "Nanti sesuai dengan laporan
Dirjen, kerjasa-ma eselon 1 dan kita bisa kembali menyalurkan bantuan melalui Kementerian
Ketenagakerjaan, semoga bantuan dari presiden ini bermanfaat," ujarnya.

Sebanyak 23.000 paket diberikan kepada korban PHK dan telah dirumahkan yang berada di
wilayah Jabodetabek dan berdasarkan data yang sudah diverifikasi oleh Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker). Menaker Ida Fauziyah mengatakan komitmen besar pemerintah
untuk memberikan perhatian dan prioritas untuk menjaga pemenuhan kebutuhan pokok dan
meningkatkan daya beli masyarakat.

"Prinsipnya pemerintah mengerti sekali apa yang menjadi beban teman-teman pekerja dan
buruh. Mudah-mudahan apa yang

pemerintah lakukan sedikit bisa meringankan beban," kata Menaker Ida.
Sebelumnya, data Kemnaker yang sudah terverifikasi per 27 Mei 2020 mencatat 1.058.284
pekerja sektor formal yang dirumahkan dan yang terkena PHK 380.221. Sementara itu jumlah
tenaga kerja terdampak COVID-19 di sektor informal sejumlah 318.959 pekerja sehingga total
yang dirumahkan dan terkena PHK sebesar 1.757.464 pekerja/buruh, (dal/fin)

347