Page 124 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 OKTOBER 2019

Title UMP NAIK 8,51% DITOLAK PEKERJA
Media Name sindonews.com
Pub. Date 19 Oktober 2019
https://nasional.sindonews.com/read/1450143/16/ump-naik-851-ditolak-pe kerja-
Page/URL
1571413357
Media Type Pers Online
Sentiment Negative

KENAIKAN upah minimum provinsi (UMP) untuk tahun depan sudah final.
Pemerintah telah menetapkan sebesar 8,51% yang berlaku untuk seluruh provinsi.
Kenaikan UMP yang tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan
(Kemnaker) No B-m/308/HI.01.00/X/2019 tertanggal 15 Oktober 2019 tentang
Penyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik
Bruto (PDB) 2019, mewajibkan gubernur mengumumkan secara serentak pada 1
November mendatang.

Gubernur menetapkan UMP dengan memperhatikan rekomendasi Dewan
Pengupahan Provinsi. Selanjutnya, pengumuman upah minimum kabupaten/kota
(UMK) 2020 paling lambat 21 November 2019. Untuk kabupaten/kota yang mampu
membayar upah minimum lebih besar dari UMP gubernur tidak wajib menetapkan
UMK.

Selain itu, merujuk pada Pasal 63 Peraturan Pemerintah (PP) No 78/2015 tentang
Pengupahan, ditegaskan bahwa bagi daerah yang upah minimumnya pada 2015
masih di bawah nilai kebutuhan hidup layak (KHL), wajib menyesuaikan upah
minimum sama dengan KHL paling lambat pada penetapan upah minimum 2020.
Berdasarkan data Kemnaker terdapat tujuh provinsi harus menyesuaikan UMP sama
dengan KHL, meliputi Kalimantan Tengah, Gorontalo, Sulawesi Barat, Nusa
Tenggara Timur, Papua Barat, Maluku, dan Maluku Utara.

Bagi kepala daerah yang tidak mengumumkan kenaikan UMP dan UMK tepat waktu
terancam kena sanksi, mulai sanksi tertulis hingga pemecatan dari jabatan.
Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 68 Undang-Undang (UU) No 23/2014 tentang
Pemerintahan Daerah, bahwa kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang
tidak melaksanakan program strategis nasional dikenai sanksi administratif berupa
teguran tertulis oleh menteri untuk gubernur dan/atau wakil gubernur, serta oleh
gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk bupati dan/atau wakil bupati atau
wali kota dan/atau wakil wali kota. Apabila teguran tertulis sebanyak dua kali tidak
diindahkan, maka diberhentikan sementara selama tiga bulan dan bisa berujung
pada pemecatan. Sepertinya, para gubernur akan berhadap-hadapan dengan
kalangan pekerja sebelum mengumumkan angka UMP di daerahnya.Pasalnya,
Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia menolak mentah-mentah formulasi
kenaikan UMP sebesar 8,15% versi pemerintah pada tahun depan. Pihak pekerja,
sebagaimana dibeberkan Presiden Aspek Indonesia Mirah Sumirat menyatakan

Page 123 of 329.