Page 125 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 OKTOBER 2019

bahwa pihaknya memiliki hitungan sendiri di mana UMP 2020 seharusnya naik
hingga 20%.

Pihak Aspek menilai, pemerintah dalam hal ini Kemnaker keliru menetapkan UMP
karena berdasarkan PP No 78/2015 tentang Pengupahan yang pada hakikatnya
bertentangan dengan UU No 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, karena
menghilangkan hak berunding para pekerja dengan pengusaha dan pemerintah
dalam urusan biaya pengupahan.

Lantas dari mana angka kenaikan UMP 2020 sebesar 8,5% versi Kemnaker?
Komponen kenaikan UMP berdasarkan upah minimum tahun berjalan, inflasi yang
dihitung dari periode September tahun lalu hingga periode September tahun
berjalan, serta pertumbuhan PDB dengan hitungan yang mencakup kuartal pertama
dan empat tahun lalu dan periode kuartal pertama dan kedua tahun berjalan.
Adapun data inflasi nasional sebesar 3,39% dan pertumbuhan PDB sekitar 5,12%
yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS). Berdasarkan rumusan tersebut,
maka keluarlah angka sebesar 8,51%.

Bila mengacu kenaikan UMP tahun depan, maka upah minimum paling tinggi adalah
provinsi DKI Jakarta sebesar Rp4.276.349, selanjutnya Papua sebesar Rp3.516.700,
lalu Sulawesi Utara sebesar Rp3.310.722 dan Bangka Belitung sebesar Rp3.230.022.
Sebaliknya, upah minimum terendah dialami provinsi DI Yogyakarta sebesar
Rp1.704.607, diikuti Jawa Tengah sebesar Rp1.742.015 dan Jawa Timur sebesar
Rp1.768.777.

Sementara itu, kalangan pengusaha menilai usulan Aspek seputar kenaikan UMP
2020 hingga 20% dinilai tidak realistis. Keinginan Aspek ditolak keras oleh Ketua
Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Haryadi Sukamdani dengan alasan
permintaan yang tidak wajar dan tidak didukung dengan argumen yang kuat.

Pihak Apindo sepakat dengan keputusan kenaikan UMP 2020 yang sudah ditetapkan
Kemnaker. Persetujuan kalangan pengusaha itu disertai dengan catatan kenaikan
upah minimum harus diimbangi peningkatan produktivitas. Upah naik tanpa
dibarengi kenaikan produktivitas bakal berdampak pada daya saing yang rendah.
Sebaliknya, tanpa kenaikan upah yang memadai, daya beli pekerja juga tidak bisa
terdongkrak.

(whb)

Page 124 of 329.