Page 82 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 OKTOBER 2019
P. 82

Title          PENGUSAHA TAK PATUH UMP 2020 NAIK 8,51% SIAP-SIAP USAHA DISETOP
               Media Name     cakaplah.com
               Pub. Date      19 Oktober 2019
                              https://www.cakaplah.com/berita/baca/2019/10/19/pengusaha-tak-patuh-um p-2020-
               Page/URL
                              naik-851-siapsiap-usaha-disetop/
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive








               Kementerian Ketenagakerjaan menetapkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP)
               2020 sebesar 8,51%. Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dakhiri menegaskan
               perusahaan yang tak mengikuti peraturan UMP bisa mendapatkan sanksi.

               Pasalnya kenaikan UMP ini wajib dan sesuai dengan Undang-undang tentang
               pengupahan. "Nggak bisa (perusahaan yang tidak mengikuti) kan itu wajib.
               Pembayaran upah minimum kan wajib," kata Hanif di Kantor Kemenko
               Perekonomian, Jakarta, Jumat (18/10/2019).

               Dia menjelaskan, sanksi yang diterapkan oleh pemerintah bisa bersifat administratif
               hingga pemberhentian usaha..

               "(Sanksi) banyak, ada yg sifatnya administratif, ada pemberhentian usaha, macam-
               macam. Kalau ada yang tidak kuat kan bisa mengajukan penangguhan upah, itu
               mekanisme yang tersedia kalau tidak ya tidak bisa," jelas Hanif

               Menurut dia, sejauh ini ada sejumlah temuan perusahaan yang tidak menuruti UMP
               yang sudah ditetapkan. Pemerintah sudah melakukan penegakan hukum,
               pembinaan sehingga kepatuhan meningkat.


               Sebelumnya Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor B-
               m/308/HI.01.00/X/2019 tanggal 15 Oktober 2019 tentang Penyampaian Data
               Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2019.


               Sesuai dengan Pasal 44 Ayat 1 dan 2 PP Nomor 78 Tahun 2015, peningkatan nilai
               UMP tersebut berdasarkan formula penambahan dari pertumbuhan ekonomi
               nasional (PDB) dan data inflasi nasional.


               Data inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi nasional (pertumbuhan produk
               domestik bruto) yang akan digunakan untuk menghitung upah minimum tahun
               2020, bersumber dari Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (BPS RI) sesuai
               dengan Surat Kepala BPS RI Nomor B-246/BPS/1000/10/2019 tanggal 2 Oktober
               2019.

               Penetapan upah minimum 2020 merupakan hasil dari penambahan upah minimum
               2019 dikalikan tingkat inflasi plus pertumbuhan ekonomi nasional, sesuai dengan
               Pasal 44 Ayat 1 dan Ayat 2 PP Nomor 78 Tahun 2015.





                                                       Page 81 of 329.
   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87