Page 86 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 OKTOBER 2019
P. 86

Title          UPAH MINIMUM NAIK, PENGUSAHA RITEL KESULITAN
               Media Name     koran-jakarta.com
               Pub. Date      19 Oktober 2019
               Page/URL       http://www.koran-jakarta.com/upah-minimum-naik--pengusaha-ritel-kesuli tan/
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Negative








               Dewan Pengupahan DKI Jakarta memastikan upah minimum provinsi (UMP) DKI
               Jakarta mengalami kenaikan sebesar 335,376 rupiah. Namun, pihaknya
               menginginkan agar kualitas sumber daya manusia (SDM) tenaga kerja lebih
               ditingkatkan.

               "Dengan inflasi 2019 sebesar 3,39 persen dan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,12
               persen maka kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen naik dari tahun 2019 sebesar
               8,03 persen. Khusus DKI Jakarta UMP 2020 menembus angka 4.276.349 rupiah naik
               sebesar 335,376 rupiah," ujar Anggota Dewan Pengupahan DKI Jakarta, Sarman
               Simanjorang, di Jakarta, Jum'at (18/10).


               Artinya, lanjut Sarman, standar UMP di DKI Jakarta sudah sangat ideal bagi pekerja
               yang baru pertama kali kerja, nol pengalaman dan masih bujangan. Dia
               mengatakan, Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor B-
               m/308/HI.01.00/X/2019 tanggal 15 Oktober 2019 tentang Penyampaian Data
               Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2019 telah
               memberikan suatu kepastian dan prediksi kenaikan UMP 2020 baik dikalangan
               pengusaha maupun Serikat Pekerja.

               "Walaupun kenaikan UMP sebesar 8,51 persen namun dengan kondisi ekonomi saat
               ini bagi pengusaha tetap menjadi beban berat, apalagi para pelaku usaha di sektor
               ritel yang terpukul sebagai dampak dari bisnis online dan industri padat karya yang
               permintaan buyer turun drastis sebagai dampak gejolak ekonomi global dan perang
               dagang Amerika dan Tiongkok," katanya.

               Dia juga mengatakan, pelaku usaha kelas menengah dan kecil mengaku keberatan
               dengan kenaikan UMP sebesar 8, 51 persen itu. Namun, katanya, kebijakan
               pemerintah tersebut akan diterima dengan baik oleh pengusaha.

               "Sesuai PP 78 Tahun 2015, Gubernur akan menetapkan UMP 2020 per 1 November
               2019. Artinya, pengusaha memiliki kesempatan hampir 1,5 bulan untuk
               mengevaluasi apakah memiliki kemampuan untuk melaksanakan kenaikan UMP
               2020, jika tidak, tentu secepatnya mengajukan penangguhan sesuai dengan
               peraturan yang ada," jelasnya.

               Kualitas SDM

               Dia berharap, Serikat Pekerja juga mengerti dengan kondisi ekonomi saat ini
               sehingga tidak meminta kenaikan UMP yang berlebihan apalagi melakukan aksi



                                                       Page 85 of 329.
   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91