Page 105 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 NOVEMBER 2019
P. 105

Title         MENGINTIP DAFTAR UMK 2020 DI JABAR, TERTINGGI KABUPATEN KARAWANG
                Media Name    liputan6.com
                Pub. Date     23 November 2019
                              https://www.liputan6.com/regional/read/4117310/mengintip-daftar-umk-20 20-di-jabar-
                Page/URL
                              tertinggi-kabupaten-karawang
                Media Type    Pers Online
                Sentiment     Positive
















               Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyetujui besaran Upah Minimum
               Kabupaten/Kota (UMK) Tahun 2020 sesuai rekomendasi dari para kepala daerah di
               Jabar. Kabupaten Karawang tetap memiliki upah tertinggi di Jabar sekaligus nasional
               dengan nominal Rp 4.594.324,54.

               Sedangkan Kota Banjar masih berada di angka terendah yakni Rp1.831.884,83
               sama seperti posisi tahun lalu.

               Pengesahan UMK tersebut dituangkan dalam Surat Edaran
               Nomor:56/175/Yanbangsos tentang Pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota di
               Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020.

               Menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jabar
               Mochamad Ade Afriandi, semua UMK sudah sesuai pertimbangan Dewan
               Pengupahan.

               "Semua tuntutan (serikat) juga masuk bahasan dalam pleno, dan akhirnya Dewan
               Pengupahan mengacu pada rekomendasi bupati/wali kota menggunakan acuan
               surat edaran menteri (ketenagakerjaan)," kata Ade di Gedung Sate, Kota Bandung,
               Jumat (22/11/2019).

               Adapun sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia
               memutuskan bahwa Upah Minimum Provinsi (UMP) 2020 naik 8,51 persen mengacu
               inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional. Ade pun menegaskan, format baru
               berupa Surat Edaran merupakan terobosan gubernur untuk mencari keadilan dan
               menjadi salah satu upaya mengurangi disparitas upah di Jabar.

               "Setiap kebijakan pemerintah tidak bisa memuaskan semua lapisan masyarakat,
               pasti ada yang tidak puas. Tapi di situlah fungsi pemerintah untuk mencari keadilan.
               Pada akhirnya, apa yang dituntut (yakni) tidak di bawah rilis ketenagakerjaan sudah
               terpenuhi," ujarnya.



                                                      Page 104 of 186.
   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110