Page 88 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 NOVEMBER 2019
P. 88

Title         KURANGI BEBAN BURUH, PEMPROV JATENG UPAYAKAN LENGKAPI FASILITAS
                Media Name    sindonews.com
                Pub. Date     23 November 2019
                              https://nasional.sindonews.com/read/1461683/15/kurangi-beban-buruh-pem prov-
                Page/URL
                              jateng-upayakan-lengkapi-fasilitas-1574486126
                Media Type    Pers Online
                Sentiment     Positive













               Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo telah menetapkan Upah Minimum
               Kabupaten/Kota (UMK) 35 Kabupaten Kota. Rata-rata, kenaikan upah di seluruh
               Provinsi Jawa Tengah sebesar 8,57% di atas ketetapan Kemenaker yang hanya
               8,51%.

               Tak hanya soal gaji, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebenarnya telah
               memberikan sejumlah fasilitas kepada buruh. Di antaranya transportasi murah
               Rp1000 dengan moda transportasi umum Trans Jateng dan sejumlah rusunawa.

               Saat ini, sudah ada tiga koridor Bus Rapid Transit (BRT) Trans Jateng yang
               beroperasi, yakni rute Semarang-Bawen, Purwokerto-Purbalingga dan Semarang-
               Kendal. Dalam waktu dekat, beberapa jalur lain akan segera dilayani transportasi
               nyaman dan murah ini.Selain itu, sejumlah rusunawa khusus untuk buruh juga
               sudah dibangun di provinsi ini. Di antaranya Rusunawa Jrakah Kota Semarang,
               Rusunawa Gedanganak Kabupaten Semarang, Rusunawa Tempuran dan Gunung
               Pring di Magelang serta Rusunawa Mojosongo di Boyolali.

               Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengatakan, sebenarnya banyak buruh
               yang menuntut upah tinggi karena ada banyak persoalan di belakang mereka.
               Dirinya pernah menanyakan, ternyata ada banyak hal yang membuat mereka
               khawatir tidak dapat memenuhi dengan upah yang minim.

               "Saya tanya, apa problemnya? Ternyata soal kesehatan, perumahan, transportasi,
               pendidikan menjadi faktor utama. Maka negara harus hadir dan melakukan
               intervensi," kata Ganjar di Semarang (22/11/2019).

               Untuk mengelola kesehatan, saat ini sudah ada BPJS yang mengcover para buruh.
               Ganjar juga sudah mengusulkan, agar iuran BPJS kelas tiga tidak dinaikkan
               pemerintah pusat.

               Sementara untuk pendidikan, sudah ada program pemerintah yakni Kartu Indonesia
               Pintar (KIP) yang diberikan. Mereka yang benar-benar kurang mampu, didorong




                                                       Page 87 of 186.
   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93