Page 135 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 NOVEMBER 2019

Title TAHUN DEPAN UMK SAROLANGUN NAIK 8 PERSEN
Media Name gatra.com
Pub. Date 10 November 2019
https://www.gatra.com/detail/news/455934/ekonomi/tahun-depan-umk-sarol angun-
Page/URL
naik-8-persen
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

Tahun 2020 yang akan datang besaran Upah Minimum Kabupaten (UMK)
Sarolangun, Jambi dipastikan akan mengalami kenaikan dari besaran UMK tahun
2019 ini. Hal itu dikarenakan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) Jambi juga
mengalami kenaikan, sehingga UMK Sarolangun juga naik karena hingga saat ini
masih mengikuti atau merujuk UMP Jambi tersebut.

"Kita sudah dapat Surat Keputusan (SK) Gubernur bahwa UMP naik sekitar 8 persen,
dan tentunya UMK Sarolangun juga akan naik, totalnya sebesar Rp2,6 juta lebih dan
itu berlaku mulai 1 Januari 2020 mendatang," kata Kepala Dinas Tenaga kerja dan
Transmigrasi (Disnakertrans) Sarolangun, Solahuddin Nopri ketika dikonfirmasi
Gatra.com pada Minggu (10/11).

Ia mengatakan, berdasarkan SK yang sudah di tandatangani oleh Gubernur Jambi,
UMK Sarolangun mengalami kenaikan sebesar 8, 51 persen atau sebesar
Rp206.272,97 dari jumlah sebelumnya.

Ia menyebut, UMK Sarolangun pada tahun 2019 ini merujuk besaran UMP Jambi,
dengan besaran Rp2.423.899 dan mengalami kenaikan pada tahun 2020 mendatang
sebesar Rp 206.272,97 sehingga besarannya pada tahun 2020 mendatang menjadi
Rp 2.630.162,13 perbulan.

Ia menjelaskan, dari hal itu dalam waktu dekat ini pihaknya akan melayangkan surat
edaran yang ditandatangani Bupati Sarolangun Cek Endra, agar mematuhi Surat
Keputusan Gubernur Jambi tersebut, mengenai kenaikan besaran jumlah UMP
tersebut.

"Imbauan kepada perusahaan untuk mentaati peraturan Gubernur itu, punya kita
sudah ditandatangani Bupati. Mulai bulan ini kita layangkan ke perusahaan, untuk
melaksanakan hal tersebut, setelah kita edarkan akan kita lakukan pengawasan,
kalau ada yang belum memenuhi itu kita akan tegur," kata Solahuddin Nopri.

"Kita akan berikan sanksi jika ada perusahaan yang tidak menaati hal tersebut, kita
kan ada pengawas di Jambi, dan kita akan surati pemerintah Provinsi untuk
memanggil perusahaan tersebut yang tidak menaati peraturan Gubernur, karena ini
kan kewajiban," katanya lagi.

Page 134 of 135.