Page 129 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 FEBRUARI 2019

Title PENGUSAHA MINTA MENAKER TURUN TANGAN SOAL UMSP DKI
Media Name kompas.com
Pub. Date 13 Februari 2019
https://ekonomi.kompas.com/read/2019/02/13/221200126/pengusaha-minta-m enaker-
Page/URL
turun-tangan-soal-umsp-dki
Media Type Pers Online
Sentiment Negative

Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) meminta Menteri Ketenagakarjaan (
Menaker), Muhammad Hanif Dhakiri untuk turun tangan menyelesaikan polemik
aturan Upah Minimum Sektoral Provinsi ( UMSP).

Hal ini disampaikan Ketua Umum Aprindo, Roy Mandey ditemui usai menjadi
narasumber sebuah acara di Jakarta Pusat, Rabu (13/2/2019). Ia menilai aturan
tersebut tidak tepat untuk industri ritel.

"Ini kita pertanyakan. Kita juga minta Kementerian Ketenagakerjaan untuk bisa
melihat dan menjembatani. Karena Permenaker (Nomor 15 tahun 2018 tentang Upah
Minimum) sudah jelas," kata Roy.

Peraturan Gubernur DKI Nomor 6 tahun 2019 tentang UMSP DKI 2019 diteken
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan beberapa waktu lalu. Pergub ini mengatur
tingkat upah untuk 11 sektor industri dengan 80 subsektor lain di dalamnya.

Aturan ini ditentang oleh Aprindo karena menilai industri ritel berada di sektor padat
karya. Bukan lagi industri sektoral.

"Sampai hari ini kita tidak sepakat UMSP ini. Karena memang kita melihat sektor
industri ritel ini bukan sektoral lagi. Kita sudah masuk (sektor) padat karya," tegasnya.

Menurut dia, Pergub yang diteken Anies Baswedan berbenturan dengan aturan di
atasnya, yakni Permenaker Nomor 15 tahun 2018 tentang Upah Minimum.

Salah satu bunyinya menyatakan, jika tidak ada kesepakatan dengan pengusaha dan
asosiasi terkait aturan upah itu maka Pergub tidak bisa diteken atau ditandatangani.

"Bagaimana hukum positif di atasnya bisa ditabrak dengan hukum yang dari bawah.
Kita mempertanyakan itu, (penolakan) ini terus kita suarakan dan dapat kiranya
ditinjau, dianulir UMSP untuk industri ritel," sebutnya.

Dia memandang, sebuah industri atau usaha akan maju serta berkembang jika
didukung oleh regulasi yang baik. Karena hal ini tidak akan memberatkan dan
menggerus kemujuan dunia usaha.

Penolakan yang mereka sampaikan ini semata-mata bentuk aspirasi kepada
pemerintah sebagai warga negara. Apalagi Indonesia sebagai negara demokrasi.

Page 128 of 141.