Page 132 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 FEBRUARI 2019
P. 132
Title PPP MINTA PERUSAHAAN PASTIKAN UPAH YANG LAYAK BAGI PEKERJA
Media Name detik.com
Pub. Date 13 Februari 2019
https://news.detik.com/berita/4426935/ppp-minta-perusahaan-pastikan-up ah-yang-
Page/URL
layak-bagi-pekerja
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Anggota MPR RI Fraksi PPP Abdul Aziz meminta Pemprov DKI Jakarta melakukan
pengawasan ketat terhadap sejumlah perusahaan yang disinyalir tidak memenuhi
kewajiban kepada pekerja, baik kewajiban memberikan upah yang layak maupun
beban kerja yang berlebih.
Ia menemukan saat ini ada perusahaan yang meminta dispensasi penundaan
penerapan UMR kepada para pekerja. Menurutnya, meski dispensasi diberikan, proses
ini harus diawasi secara ketat.
"Banyak juga perusahaan yang disinyalir tidak berizin di wilayah Cengkareng,
Kalideres, dan sekitarnya yang memberikan upah yang tidak layak bagi pekerja. Hal
ini harus ditindak tegas. Kalau perlu, ditutup karena ilegal dan tidak memperlakukan
pekerjanya secara manusiawi," ungkap Aziz dalam keterangan tertulis, Rabu
(13/2/2019).
Aziz juga menyoroti masih banyaknya perusahaan yang memberlakukan jam kerja
shift malam bagi pekerja wanita, yang seharusnya tidak diperbolehkan. Risiko
kesehatan dan faktor keamanan menjadi perhatian khusus dari Ketua DPW PPP DKI
Jakarta tersebut.
"Kepentingan perusahaan untuk mengejar target produksi seyogianya tidak
mengorbankan faktor kemanusiaan dan risiko keamanan bagi pekerja wanita
khususnya," tambah Aziz.
Aziz berharap dinas dan kementerian terkait bersikap tegas dalam menegakkan
aturan perihal jam kerja bagi pekerja wanita tersebut. Ia menegaskan semua
persoalan ketenagakerjaan di wilayah Jakarta Barat dan wilayah-wilayah lain di DKI
Jakarta harus segera dituntaskan.
"Hal utama yang selalu dituntut oleh para pekerja adalah dihapuskannya sistem kerja
kontrak dan outsourcing. Fraksi PPP MPR secara tegas meminta agar UU
Ketenagakerjaan segera direvisi oleh DPR dan Permenaker yang membolehkan
tenaga kerja kontrak dan outsourcing dicabut demi pemenuhan hak-hak dan
kesejahteraan pekerja," tutup Aziz.
Page 131 of 141.
