Page 141 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 FEBRUARI 2019
P. 141

Karena para pekerja tersebut tidak masuk kerja atau mangkir melebihi 5 hari berturut-
               turut, maka sesuai aturan ketenagakerjaan dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB), PTFI
               melakukan himbauan masuk kerja hingga panggilan resmi.

               PTFI telah secara patut memanggil para pekerja untuk kembali bekerja.

               Bahkan PTFI menggunakan berbagai media masa untuk mengimbau mereka kembali
               bekerja.

               Namun panggilan dan imbauan tersebut tidak diindahkan sebagian besar dari mereka.

               Hanya  kurang  dari  300  pekerja  yang  hadir  kembali  bekerja."Perusahaan  telah
               melakukan berbagai upaya dalam menghimbau para pekerja tersebut untuk kembali
               bekerja, termasuk melalui surat kabar dan radio, iklan, poster, surat melalui pemimpin
               komunitas, dan surat langsung kepada para pekerja agar mereka kembali bekerja.
               Namun hanya sebagian kecil yang memenuhi panggilan bekerja kembali," ujarnya.

               Pada 20 April 2017, serikat pekerja mengumumkan mogok kerja. Riza menjelaskan,
               perusahaan memahami langkah ini dilakukan guna menjustifikasi langkah mangkir
               berkepanjangan tersebut.

               "Namun  mengingat  situasi  perusahaan  dan  para  perkerja  tersebut  terus  menerus
               melakukan  pelanggaran  berat  serupa,  PTFI  mengakhiri  hubungan  kerja  dengan
               mereka karena dikualifikasi mengundurkan diri," tandasnya.

               Menurut  Riza,  dasar  kebijakan  itu  adalah  UU  Tenaga  Kerja.  Di  situ  diatur  bahwa
               perusahaan  dapat  melakukan  pemutusan  hubungan  kerja  karena  dikualifikasikan
               mengundurkan diri terhadap pekerja yang mangkir 5 hari kerja atau lebih berturut-
               turut yang tidak memenuhi panggilan kerja yang disampaikan perusahaan.

               Sebenarnya berbagai upaya telah dilakukan oleh berbagai pihak untuk menyelesaikan
               perselisihan  yang  terjadi.  Atas  masukan  dari  pemerintah  dan  melalui  kesepakatan
               dengan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja, pada 21 Desember 2017 perusahaan sepakat
               untuk  memberikan  bantuan  kemanusiaan  kepada  para  eks  pekerja.  Bantuan
               kemanusiaan yang ditawarkan ini pun tidak ditanggapi secara signifikan oleh para eks
               pekerja tersebut.

               Namun hal menarik yang terjadi setelah sekitar 3.500 eks pekerja tersebut tidak lagi
               bekerja,  angka  produksi  PTFI  berbanding  dengan  jumlah  pekerja  yang  ada  justru
               memperlihatkan  tingkat  produktivitas  yang  membaik.  Demikian  pula  hubungan
               industrial antar para pekerja menjadi lebih harmonis hingga saat ini.

               "Peningkatan  produktivitas  seperti  itu  tentunya  sangat  mendorong  kami.  Dan
               harapannya kita bisa berkontribusi lebih besar lagi bagi bangsa dan negara," tuturnya.

               Pakar  Hukum  Perburuhan,  Fakultas  Hukum,  Universitas  Indonesia  (UI),  Melania
               Kiswandari mengatakan, surat pemberitahuan mogok kerja tidak mengacu pada UU



                                                      Page 140 of 141.
   136   137   138   139   140   141   142