Page 141 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 FEBRUARI 2019
P. 141
Karena para pekerja tersebut tidak masuk kerja atau mangkir melebihi 5 hari berturut-
turut, maka sesuai aturan ketenagakerjaan dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB), PTFI
melakukan himbauan masuk kerja hingga panggilan resmi.
PTFI telah secara patut memanggil para pekerja untuk kembali bekerja.
Bahkan PTFI menggunakan berbagai media masa untuk mengimbau mereka kembali
bekerja.
Namun panggilan dan imbauan tersebut tidak diindahkan sebagian besar dari mereka.
Hanya kurang dari 300 pekerja yang hadir kembali bekerja."Perusahaan telah
melakukan berbagai upaya dalam menghimbau para pekerja tersebut untuk kembali
bekerja, termasuk melalui surat kabar dan radio, iklan, poster, surat melalui pemimpin
komunitas, dan surat langsung kepada para pekerja agar mereka kembali bekerja.
Namun hanya sebagian kecil yang memenuhi panggilan bekerja kembali," ujarnya.
Pada 20 April 2017, serikat pekerja mengumumkan mogok kerja. Riza menjelaskan,
perusahaan memahami langkah ini dilakukan guna menjustifikasi langkah mangkir
berkepanjangan tersebut.
"Namun mengingat situasi perusahaan dan para perkerja tersebut terus menerus
melakukan pelanggaran berat serupa, PTFI mengakhiri hubungan kerja dengan
mereka karena dikualifikasi mengundurkan diri," tandasnya.
Menurut Riza, dasar kebijakan itu adalah UU Tenaga Kerja. Di situ diatur bahwa
perusahaan dapat melakukan pemutusan hubungan kerja karena dikualifikasikan
mengundurkan diri terhadap pekerja yang mangkir 5 hari kerja atau lebih berturut-
turut yang tidak memenuhi panggilan kerja yang disampaikan perusahaan.
Sebenarnya berbagai upaya telah dilakukan oleh berbagai pihak untuk menyelesaikan
perselisihan yang terjadi. Atas masukan dari pemerintah dan melalui kesepakatan
dengan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja, pada 21 Desember 2017 perusahaan sepakat
untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada para eks pekerja. Bantuan
kemanusiaan yang ditawarkan ini pun tidak ditanggapi secara signifikan oleh para eks
pekerja tersebut.
Namun hal menarik yang terjadi setelah sekitar 3.500 eks pekerja tersebut tidak lagi
bekerja, angka produksi PTFI berbanding dengan jumlah pekerja yang ada justru
memperlihatkan tingkat produktivitas yang membaik. Demikian pula hubungan
industrial antar para pekerja menjadi lebih harmonis hingga saat ini.
"Peningkatan produktivitas seperti itu tentunya sangat mendorong kami. Dan
harapannya kita bisa berkontribusi lebih besar lagi bagi bangsa dan negara," tuturnya.
Pakar Hukum Perburuhan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia (UI), Melania
Kiswandari mengatakan, surat pemberitahuan mogok kerja tidak mengacu pada UU
Page 140 of 141.