Page 68 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 FEBRUARI 2019
P. 68
Agus mengatakan kajian itu juga dilakukan karena adanya road map jaminan sosial
2029. Agus menyebutkan saat ini semua pihak yang terkait harus bersiap untuk
mengikuti aturan di road map 2029 tersebut.
"Itu termasuk kajian kami. Kalau sudah diperintahkan oleh undang-undang 2029
harus bergabung, harusnya kita sudah mempersiapkan diri. Nanti perpindahannya
seperti apa, nanti kita akan undang banyak pihak, BPJS Ketenagakerjaan, Taspen,"
ujarnya.
Sementara itu, Dirut BPJS Agus Susanto menyebut MoU ini sebagai komitmen
antikorupsi di lembaganya. Dia pun menyatakan bakal bekerja sama dengan KPK
untuk mengawal implementasi jaminan sosial secara nasional.
"Ada UU Jaminan Sosial Nasional, ini bagaimana harmonisasi regulasinya,
persiapannya, bagaimana implementasi sekarang menuju amanah undang-undang
tersebut. Sebagaimana diamanahkan, paling lambat tahun 2029 itu PT Taspen dan
Asabri akan mengalihkan program kerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan," jelasnya.
Dia juga menyatakan siap bekerja sama dengan KPK untuk melaksanakan kajian
sistem jaminan sosial di Indonesia. Tujuannya, menurut Agus Susanto, agar
kesejahteraan bisa dicapai.
"Kami siap dengan KPK untuk melakukan kajian terkait implementasi jaminan sosial
di Indonesia untuk memberi perlindungan dalam mendukung kesejahteraan," kata
Agus Susanto.
Page 67 of 141.
