Page 79 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 FEBRUARI 2019
P. 79
KPK juga akan memastikan apakah pemerintah telah menyiapkan roadmap terkait
bergabungnya program Taspen dan Asabri dalam skema jaminan sosial yang dikelola
BPJS Ketenagakerjaan. "KPK akan memanggil Taspen dan Asabri untuk melihat
kondisi di lapangan saat ini terkait implementasi jaminan sosial apakah masih sesuai
dengan UU", tegas Agus Rahardjo.
Sementara Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto menyampaikan nota
kesepahaman ini merupakan implementasi dari rencana besar BPJS Ketenagakerjaan
untuk menegakkan Integritas Institusi, dengan mempersiapkan seluruh aspek baik
infrastruktur maupun sumber daya manusianya.
"Kami sangat serius menegakkan Integritas Institusi untuk menjaga amanah yang
dipercayakan negara dan masyarakat pekerja kepada kami. Untuk itu kami bersama-
sama dengan KPK akan mengawal pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan di
BPJS Ketenagakerjaan dan juga mengawal implementasi sistem jaminan sosial di level
nasional sesuai dengan amanah UU".
Agus juga menambahkan sebelumnya BPJS Ketenagakerjaan telah mendapatkan
apresiasi dari KPK selama dua tahun berturut-turut terkait pengelolaan gratifikasi.
"Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ini merupakan kebutuhan masyarakat pekerja, dan
terdapat dana pekerja dalam jumlah besar yang harus dikelola sepenuhnya untuk
kepentingan pekerja, sehingga tentunya KPK berkepentingan mengawal
pelaksanaannya", tutur Agus Susanto.
Sebelumnya, Komisi IX DPR RI juga mengusulkan agar pemerintah segera menyusun
peta jalan atau roadmap khusus yang mengatur pengelolaan program jaminan sosial
ketenagakerjaan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja (PPPK) dan pekerja non ASN.
Roadmap tersebut dinilai cukup mendesak untuk mengakhiri dualisme pengelolaan
program jaminan sosial ketenagakerjaan ASN, PPPK dan pekerja non ASN yang saat
ini masih terpecah antara Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjan dan
PT Taspen (Persero).
Ketua Komisi IX DPR RI, Dede Yusuf menegaskan bahwa sejak awal posisi DPR tetap
mengacu kepada UU No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
(SJSN) dan UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, sehingga Peraturan Pemerintah
(PP) yang terbit belakangan seharusnya patuh terhadap isi undang-undang tersebut.
"Kalau menurut saya ini karena pemerintah belum melebur badan-badan yang lain,
sehingga semua masih berebut kepesertaan. Tentu dalam konteks ini kita melihat UU
yang berlaku, itu menyatakan BPJS Ketenagakerjaan yang berhak. Kalau PP itu kan
di bawah UU. Kemungkinan besar nanti kita akan pertanyakan apa pasalnya dan
bagaimana argumen pemerintah," kata Dede Yusuf saat dikonfirmasi wartawan, di
Jakarta, Minggu lalu.
Page 78 of 141.
