Page 81 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 FEBRUARI 2019

Lebih lanjut, Agus Susanto mengatakan bahwa ke depan lembaganya akan bersama-
sama dengan KPK untuk mengawal implementasi jaminan sosial di BPJS
Ketenagakerjaan dan juga implementasi jaminan sosial secara nasional di Indonesia.

"Sebagaimana kita ketahui tadi disampaikan oleh Bapak Ketua KPK bahwa ada
Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Nah ini bagaimana harmonisasi
regulasinya, bagaimana persiapannya, bagaimana implementasinya," tuturnya.

Menurut dia, sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Sistem Jaminan
Sosial bahwa paling lambat pada 2029, PT Taspen dan PT Asabri harus mengalihkan
program kerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan.

"Oleh karena itu perlu dibuat peta jalan (roadmap) dan regulasi untuk menuju ke arah
2029 dan kami juga bersama dengan KPK melakukan kajian terkait dengan
implementasi jaminan sosial di Indonesia untuk memberikan perlindungan kepada
pekerja dan mencapai jaminan sosial untuk semua," kata Agus Susanto.

Terkait hal itu, Agus Rahardjo menyatakan bahwa lembaganya juga nantinya akan
mengundang BPJS Ketenagakerjaan bersama PT Taspen dan PT Asabri soal
pengalihan program tersebut.

"Itu termasuk kajian kami, sesuai dengan perintah undang-undang bahwa 2029 harus
bergabung. Mestinya kita sudah mempersiapkan diri, ya. Peta jalannya seperti apa,
nanti perpindahannya seperti apa, nanti kita undang banyak pihak, termasuk Taspen
dan Asabri," ucap Agus Rahardjo.

KPK juga telah menerima laporan dari banyak pihak terutama soal dana pensiun.

"Kami juga sebenarnya menerima laporan banyak pihak terutama tentang
pengelolaan dana pensiun oleh perusahaan-perusahaan. Misalnya, di Jawa Timur
yang pegawainya terima pensiun yang sangat rendah sekali. Itu menjadi fokus kami
nanti dalam kajian supaya kita bisa bisa merekomendasikan kepada pemerintah jalan
yang paling baik untuk menata sistem jaminan sosial (social security) di negara kita,"
demikian Agus Rahardjo.

Page 80 of 141.