Page 112 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 JUNI 2020
P. 112
Protes itu dilakukan menyusul kebijakan perusahaan membayar upah sebesar 35 persen selama
pandemik Covid-19, serta mengangsur pembayaran tunjangan hari raya (THR) bagi buruh
secara sepihak.
NUNTUT THR DIBAYAR, BURUH TEKSTIL DI BANDUNG MALAH DIPERKARAKAN
DENGAN TUNTUTAN RP 12 M
BANDUNG - Sejumlah buruh Pabrik Tekstil CV. Sandang Sari, di Jalan AH Nasution, Kota
Bandung, menggelar aksi mogok kerja, pada tanggal 12- 14 Mei 2020.
Protes itu dilakukan menyusul kebijakan perusahaan membayar upah sebesar 35 persen selama
pandemik Covid-19, serta mengangsur pembayaran tunjangan hari raya (THR) bagi buruh
secara sepihak.
Alih-alih tuntutan dikabulkan, sebanyak 210 buruh malah diperkarakan ke Pengadilan Negeri
Bandung Kelas 1A, dengan tuduhan Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Mereka digugat ganti
rugi sebesar Rp12 miliar.
Tak hanya itu, aksi tersebut berujung pada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak
oleh perusahaan kepada terhadap 10 orang Pengurus Inti Serikat Buruh Mandiri Federasi Serikat
Buruh Militan (SBM F SEBUMI).
"Sebagai upaya terakhir untuk mencari keadilan kami kemarin sempat aksi lagi, namun tetap
tidak ada satu point pun tuntutan buruh yang diselesaikan," kata Divisi Hukum dan Advokasi,
SBM F SEBUMI, Sri Hartati, Rabu (10/6).
Sri menjelaskan, berdasarkan Surat Panggilan (relass) dari Pengadilan Negeri Bandung, 210
buruh akan menjalani sidang perdana tanggal 23 Juni 2020. Dalam gugatannya, akibat aksi
buruh, perusahaan mengaku mengalami kerugian material Rp 2 miliar dan immaterial 10 miliar.
"Anehnya, perkara itu bukan saja menyasar buruh yang mengikuti aksi, tapi juga pekerja yang
tak mengikuti aksi bahkan tidak tahu sama sekali," ungkap Sri.
"Sedangkan 10 orang yang di PHK sepihak, kami sudah mengirim surat penolakan PHK dan
melakukan pengaduan kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung," imbuhnya.
Menurutnya, bahwa Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor :
M/6/HI.00.01/V/2020 Tertanggal 6 Mei 2020, Tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari
Raya Keagamaan Tahun 2020 Di Perusahaan Dalam Masa Pandemi Corona Virus Diseases 2019
(Covid-19). Surat Edaran tersebut dijadikan alasan oleh perusahaan untuk mencicil THR.
"Seperti kita ketahui Surat Edaran (SE) merupakan bukan produk hukum yang mengatur urusan
eksternal Disnaker, seperti THR. Tetapi Surat Edaran itu berlaku cuma buat kalangan Internal
Disnaker jadi tidak punya kekuatan hukum yang mengikat buat buruh," ucapnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa
Barat, Mochamad Ade Afriandi mengatakan bahwa bahwa kasus PT Sandang Sari tengah
ditangani.
"Kasus PT Sandang Sari sedang ditangani oleh Mediator Disnaker Kota Bandung dan Pengawas
Ketenagakerjaan UPTD Wasnaker Disnakertrans Jabar," katanya.
Menurutnya, hingga kini kasus tersebut masih dalam mediasi antara berbagai pihak dengan
sesuai prosedur yang berlaku.
111
