Page 41 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 AGUSTUS 2019
P. 41
Koordinator Aksi, Habibi Inseun, mengatakan penolakan revisi UU Ketenagakerjaan
itu karena ada beberapa pasal yang merugikan buruh. Seperti pengurangan
pesangon, penyesuaian upah dua tahun sekali, penetapan upah minimum
kabupaten/kota (UMK) oleh pemerintah pusat, serta pelarangan mogok kerja.
"Selain itu, ada pasal penghilangan struktur dan skala upah, penghapusan aturan
penggunaan TKA (tenaga kerja asing), dan penghilangan aturan tentang
penyediaan fasilitas kesejathteraan kerja," ujar Habibi.
Sementara, Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh, Syahrul, yang
turut berorasi, menyatakan penolakan revisi UU Ketenagakerjaan dikarenakan
terdapat 16 butir pasal yang merendahkan buruh. Menurutnya, jika revisi tetap
dilakukan, maka itu sebuah kemunduran bagi buruh di Indonesia.
"Semestinya perubahan ini harus selangkah lebih maju, tapi ini mundur 10 langkah
ke belakang. Harapan kita agar DPRA bisa menyisir pasal per pasal rancangan revisi
UU Ketenagakerjaan. Mulailah dari Aceh, dewan memperjuangkan hak
ketenagakerjaan," tutur Syahrul.
Anggota DPR Aceh, Iskandar Usman Al-Farlaky yang menerima massa, menuturkan
DPR Aceh akan mengeluarkan surat rekomendasi atas tuntutan buruh yang nantinya
bakal disampaikan kepada DPR-RI.
"DPR Aceh menerima tuntutan organisasi buruh dan pekerja ini, kita akan
mengeluarkan rekomendasi atas tuntutan mereka dan akan kami sampaikan ke tim
pembahas di DPR RI," kata Iskandar kepada jurnalis.
Iskandar berpandangan, buruh merupakan kelas masyarakat utama yang ada di
Indonesia. Oleh karena itu, menurutnya buruh tidak boleh dinomorduakan. "Artinya
pemilik kepentingan modal jangan semena-mena mendukung revisi undang-undang,
tapi kita mengabaikan kepentingan buruh yang sangat banyak di Indonesia,"
ujarnya.
Page 40 of 110.
