Page 50 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 AGUSTUS 2019
P. 50
Tak berhenti di Pelabuhan Tanjung Priok, kini massa aksi bergerak konvoi ke
kantong-kantong buruh di Jakarta. Mulai dari kawasan industri Sunter, Pulo Gadung
hingga Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Cakung.
"Ini masih prakondisi. Kami akan menyampaikan, menyosialisasikan bahaya revisi
Undang-Undang Ketenagakerjaan ini ke buruh lain," kata Natalia kepada
CNNIndonesia.com , Senin (26/8).
Selain menyuarakan protes, sejumlah buruh membagikan selebaran berisi poin-poin
alasan penolakan revisi UU Ketenagakerjaan. Beberapa sopir truk yang terjebak
kemacetan di kawasan Tanjung Priok tampak membaca kertas seruan berjudul "Ada
Bahaya Besar di Depan Mata" tersebut.
"Sudah 16 paket kebijakan yang dikeluarkan Presiden Jokowi, yang terkahir nomor
16 masih membuka peluang bagi investor. Kapan yang buat rakyat? SPN bergabung
dengan Gerakan Buruh Jakarta, karena untuk diketahui, kondisi riil Undang-Undang
Ketenagakerjaan sudah masuk prolegnas," kata Ruswanto dari Serikat Pekerja
Nasional (SPN) Jakarta Utara.
Gerakan buruh menggelar aksi di Jakarta saat memperingati May Day. (CNN
Indonesia/Andry Novelino) Menurut kepolisian, perkiraan massa aksi pada Senin
(26/8) mencapai 600 orang. Sedangkan Gerakan Buruh Jakarta mengklaim peserta
unjuk rasa mencapai 1.000 orang. Polisi sendiri menyiagakan 400 personel
gabungan.
Asosiasi Serikat Pekerja (ASPEK) Indonesia dan Federasi Serikat Pekerja Metal
Indonesia (FSPMI) bersama Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dari
pelbagai daerah telah menyiapkan rencana aksi besar-besaran pada awal
September 2019 saat Sidang Paripurna DPR RI.
Selain itu, aksi juga akan dilaksanakan saat pelantikan anggota baru DPR RI pada
Oktober 2019.
Menuntut Sikap Anggota Dewan Gerakan Buruh Jakarta meminta dukungan para
anggota dewan terpilih DPRD DKI Jakarta untuk ikut menolak revisi Undang-Undang
Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Ketua Federasi Buruh Lintas Pabrik
(FBLP) membeberkan sejumlah poin yang justru merugikan buruh, di antaranya
rencana penghapusan cuti haid.
Kelompok buruh menantang kejelasan sikap para anggota dewan yang duduk di
parlemen Jakarta dalam membela kelompok buruh.
"DPRD DKI Jakarta mesti punya sikap terhadap posisi yang saat ini menjadi
masalah urgen untuk buruh di DKI Jakarta atau buruh secara keseluruhan yaitu
revisi UU 13. Ini menjadi wacana buruh dan membuat kondisi buruh di Indonesia
akan lebih buruk," ujar Jumisih yang juga Wakil Ketua Umum Konfederasi Persatuan
Buruh Indonesia kepada CNNIndonesia.com di Jakarta, Senin (26/8).
Page 49 of 110.
