Page 51 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 AGUSTUS 2019
P. 51

"Upah akan dikurangi, pesangon akan dikurangi, hak mogok akan ditentang, status
               kerja akan menjadi liberal, cuti haid akan dihapuskan, itu akan membuat kondisi
               buruh semakin tidak mendapat kepastian bekerja," kata Jumisih lagi.

                Ia mendesak para anggota dewan tak mengekor pada sikap partai politik. Jumisih
               tak yakin dengan keberpihakan parpol saat ini.

                Menurutnya, semua pejabat negara seharusnya mempunyai sikap politik terhadap
               revisi UUK tersebut, apapun partai politiknya. Ia pun menagih janji wakil rakyat
               untuk membela kelompok buruh dengan mendukung penolakan revisi UU
               Ketenagakerjaan.

                "Pada prinsipnya hal-hal yang terkait revisi ini dikeluarkan oleh semua partai politik
               di pemerintahan. Tapi untuk DKI Jakarta apa sikapnya? Kalau berani bersikap
               sebagai pejabat yang baru, maka ini yang harus dilakukan: menolak revisi UU 13,"
               tegas Jumisih.


                Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Syaifulah Hidayat menghadiri pelantikan dan
               pengambilan sumpah jabatan anggota DPRD RI DKI Jakarta, Senin, 26 Agustus
               2019. (CNN Indonesia/Andry Novelino)  Tak Berharap Partai  Sebanyak 106 anggota
               DPRD DKI Jakarta hasil Pemilu 2019 sah dilantik pada Senin (26/8). Para anggota
               dewan ini akan bekerja untuk periode 2019-2024 sesuai Surat Keputusan
               Kementerian Dalam Negeri.

                PDIP Perjuangan memperoleh porsi terbanyak yakni 25 kursi dari total 106 anggota
               dewan. Diikuti Gerindra 19 kursi, PKS 16 kursi, Demokrat 10 kursi, PAN 9 kursi, PSI
               8 kursi, Nasdem 7 kursi, Golkar 6 kursi, PKB 5 kursi dan, PPP 1 kursi.

                Jumisih terang-terangan menyatakan tak bisa bergantung pada PDIP, sekalipun
               jumlah anggota dewan dari fraksi ini tercatat paling banyak. Itu sebab ia menantang
               para anggota DPRD DKI Jakarta lainnya segera menentukan sikap. Jika memang
               berpihak ke kelompok buruh maka anggota DPRD DKI Jakarta harus menolak revisi
               UU Ketenagakerjaan.


                "Secara struktur Jokowi PDIP, tetapi Jokowi justru mengeluarkan kebijakan untuk
               merevisi (UU Ketenagakerjaan). Ini artinya posisinya sangat sangat tidak bagus, jadi
               saya tidak berharap pada PDIPnya," ujar Jumisih.

                Natalia pun berharap kepada anggota DPRD DKI Jakarta yang baru dilantik.
               Meskipun ia tak menampik kebijakan partai membela kelompok buruh hanya slogan
               belaka.


                "Siapapuan yang berada di anggota dewan semoga kembali ke hati nurani agar
               membela rakyat atau buruh, selama ini tidak ada yang berpihak ke kami," kata dia.


                   (ika/pmg).







                                                       Page 50 of 110.
   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56