Page 118 - e-Kliping Ketenagakerjaan 23 Oktober 2019
P. 118
rapat bersama jajatan Disnaker dan Apindo di Kantor Sekretariat Dewan
Pengupahan Kota Semarang, Selasa (22/10).
Dijelaskannya, untuk mengetahui KHL, mereka telah melakukan survei ke beberapa
pasar tradisional di Semarang. Item barang yang disurvei mengacu pada lampiran
peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup
Layak.
Mereka menolak munculnya Peraturan Pemerintah (PP) No 78 Tahun 2015. Karena,
menurut mereka hal itu tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan bertolak belakang
dengan UU No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.
"Pekerja tetap menginginkan usulan UMK didasarkan dengan survei KHL. Karena,
KHL mengakomodasi kebutuhan bagi buruh lajang selama satu bulan," katanya.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja, Ikwan mengatakan, pihak Apindo
tetap berpegang pada Peraturan No 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Dalam
pasal 44 disebutkan UMK tahun depan akan ditetapkan berdasarkan perkalian
antara UMK 2019 dengan pertumbuhan ekonomi dan laju inflasi nasional.
Tahun ini, Menteri ketenagakerjaan telah menetapkan UMK sebesar 8,5 persen.
Sehingga, jika dihitung berdasarkan rumus sesuai PP No 78 Tahun 2015 muncul
nominal sebesar Rp 2.711.217,32 atau naik sebesar Rp 212.617,32.
Hasil rapat itu, kata Ikwan akan segera disampaikan kepada Wali Kota Semarang,
Hendrar Prihadi. Nantinya, Pemkot akan meneruskannya ke ringkat Provinsi.
"Wali kota akan mengusulkannya ke tingkat provinsi untuk ditetapkan oleh Gubernur
Jateng, Ganjar Pranowo," ucap dia.
Page 117 of 124.
