Page 77 - e-Kliping Ketenagakerjaan 23 Oktober 2019

Title UMP PAPUA 2020 MASIH TERKENDALA SK GUBERNUR
Media Name papua.antaranews.com
Pub. Date 22 Oktober 2019
https://papua.antaranews.com/berita/509944/ump-papua-2020-masih-terken dala-sk-
Page/URL
gubernur
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

Jayapura (ANTARA) - Kepala Disnaker Kota Jayapura Djoni Naa mengakui
penetapan upah minimum provinsi (UMP) Papua yang akan mengalami kenaikan
sebesar 8,5 persen masih terkendala surat keptusan (SK) Gubernur Papua Lukas
Enembe.

"Kenaikan UMP itu baru diterapkan setelah ada SK Gubernur yang dikeluarkan
setelah dewan pengupahan daerah melakukan pertemuan dengan membahas
rencana kenaikan upah," kata Djoni Naa kepada ANTARA di Jayapura, Selasa.

ia mengatakan ada keputusan Menteri Tenaga Kerja terkait kenaikan upah sebesar
8,5 persen, namun hal itu belum dapat langsung diterapkan karena masih harus
dibahas terlebih dahulu.

Pertemuan dewan pengupahan daerah yang terdiri dari unsur pekerja yang diwakili
S erikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), pengusaha diwakili Asosiasi Pengusaha
Indonesia (Apindo) dan pemerintah yang melibatkan perguruan tinggi, disnaker dan
perindakop, akan segera dilakukan guna membahas rencana kenaikan upah.

"Dari hasil pertemuan itulah akan dihasilkan berapa besar kenaikan upah yang
disesuaikan dengan kondisi di Papua," kata Djoni seraya menambahkan UMP 2019
tercatat sebesar Rp3.240.900,-.

Ketika ditanya tentang berapa banyak perusahaan yang beroperasi di Kota
Jayapura, Djoni mengatakan, saat ini yang aktif sekitar 620 perusahaan dengan
menyerap tenaga kerja sekitar 12 ribuan.

Sektor usaha terbanyak bergerak di konstruksi menyusul pekerja di mall dan
perhotelan, serta jasa.

"Rata-rata perusahaan yang beroperasi di Kota Jayapura sudah membayar sesuai
UMP yakni Rp 3.240.900," kata Djoni Naa..

Page 76 of 124.