Page 22 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 MARET 2019

Title BPJSTK TANGGUNG 88 PENYAKIT AKIBAT KERJA
Media Name koran-sindo.com
Pub. Date 14 Maret 2019
Page/URL http://koran-sindo.com/page/news/2019-03-14/2/3/BPJSTK_Tanggung_88_Pen
yakit_Akibat_Kerja
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

Pemerintah baru saja mengeluarkan Peraturan Presiden No 7/2019 tentang Penyakit
Akibat Kerja yang merupakan pengejawantahan atas Peraturan pemerintah No 44/
2015 khususnya Pasal 48 ayat (3).

Peraturan ini diimplemen tasikan oleh BPJS Ketenagakerjaaan (BPJSTK) melalui
Program Ja minan Kecelakaan Kerja (JKK) dengan manfaat yang di berikan berupa
layanan kese hat an dan uang tunai (santunan). "Selama ini Program JKK identik
dengan kasus kecelakaan kerja yang terjadi di jalan menuju atau dari tempat kerja,
di lokasi kerja serta perjalanan dinas. Padahal perlindungan JKK sangat luas,
mencakup penyakit yang disebabkan oleh ling kungan kerja atau lazim nya disebut
penyakit akibat kerja (PAK)," ujar Direktur Pelayanan BPJSTK Krishna Syarif dalam
siaran persnya kemarin. Krishna menambahkan, peserta yang mengalami
kecelakaan kerja ataupun PAK mendapatkan manfaat sesuai dengan Peraturan
Pemerintah No 44/2015, yaitu pelayanan kesehatan unlimited sesuai kebutuhan
medis, sampai si peserta dapat bekerja kembali.

Ter dapat juga santunan berupa uang untuk penggantian biaya pengangkutan,
santunan se - mentara tidak mampu bekerja, santunan cacat, santunan ke - ma ti
an, dan bantuan lain nya. Ditambah bantuan beasiswa pendidikan anak bagi kecela
- ka an kerja dan PAK yang ber - dam pak pada kematian. "Hampir semua klaim pro
- gram JKK selama ini untuk ka - sus kecelakaan kerja. Data 5 ta - hun terakhir
menunjukkan bah wa jumlah kasus PAK yang di laporkan masih sangat kecil, di
bawah 100 kasus. Kasus PAK tersebut didominasi pada gang guan tulang belakang,
pen dengaran, gatal-gatal pada kulit karena zat kimia, dan gang guan kulit pada
tangan," kata Krishna.

Menurut Krishna, diagnosis untuk peserta yang meng - alami PAK ditentukan berda -
sar kan surat keterangan dok - ter spesialis yang kompeten di bi dang kesehatan
kerja. Bah - kan peserta berhak atas man - faat perlindungan PAK meski - pun
sudah tidak bekerja, yaitu maksimal 3 (tiga) tahun sejak hubungan kerja berakhir.
Sebelumnya, Keppres No 22/1993 hanya mengatur 31 je nis PAK, maka dalam
Perpres No 7/2019 ini, jenis PAK dibagi dalam 4 kelompok yaitu jenis penyakit yang
disebabkan oleh pajanan faktor yang timbul da - ri aktivitas pekerjaan, berda - sar
kan sistem target organ, kanker akibat kerja, dan penya - kit spesifik lainnya.

Page 21 of 64.