Page 49 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 MARET 2019
P. 49
Meski melakukan pendekatan hukum, Hariyanto memandang, negara tetap wajib
membebaskan Siti Aisyah. Negara wajib melindungi warga negaranya lewat semua
elemen, baik Kemenkumham, Kemenlu, dan Polri harus hadir dan memberikan
bantuan kepada WNI yang bermasalah di luar negeri.
"Kalau dampaknya kemudian dalam proses memberikan bantuan hukum, pemilihan
pengacara hadir di sidang kemudian mempengaruhi psikologis negara setempat dan
dampaknya dibebaskan ya, kami mematuhi itu ada dua proses dia lakukan," kata
Hariyanto.
Hariyanto mengatakan SBMI terlibat aktif dalam pembebasan Siti Aisyah. Mereka
menekan Kemenlu sehingga mereka melakukan langkah diplomasi.
Kemudian mereka juga mendorong agar Kemenlu menurunkan intelijen karena
kasus Siti Aisyah kasus bernuansa politis. Jika memang ada muatan politis, mereka
justru menagih 221 orang WNI di internasional terancam hukuman mati.
Di Malaysia pun disebut ada puluhan yang bernasib seperti Siti Aisyah. Negara
seharusnya memberikan keadilan dengan juga membebaskan ratusan yang lain,
bukan hanya Aisyah semata.
"Kalau misalnya terbukti Siti Aisyah dalam hukum dia bersalah kemudian melakukan
diplomasi kemudian dia dibebaskan ini yang kami akan bicara dengan keras. Masih
ada ratusan kenapa kok harus satu saja yang kemudian dilakukan langkah-langkah
spesial?" kata Hariyanto.
(tirto.id - Sosial Budaya ) Reporter: Andrian Pratama Taher Penulis: Andrian
Pratama Taher Editor: Maya Saputri.
Page 48 of 64.
