Page 54 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 MARET 2019
P. 54
Right Centre (TURC). Diskusi dihadiri mahasiswa, praktisi hukum, masyarakat, buruh
dan media. Bertindak sebagai moderator adalah Excecutive Producer MNC Media
Hardy Hermawan.
Selain itu hadir sebagai narasumber Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional
Ismail Rumadhan, Pakar Hukum Universitas Bung Karno Azmi Syahputra, Direktur
Eksekutif Indonesian Club Gigih Guntoro dan Wakil Direktur TURC Yasinta Sonia.
Azmi mengatakan, privatisasi JICT jilid II jelas menabrak konstitusi. Ditambah dalam
kasus privatisasi tersebut sudah ada audit investigasi BPK dan sedang diselidiki
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Jadi secara otomatis privatisasi tersebut batal. Pelindo II tidak bisa serta merta
mengacuhkan audit investigatif BPK dengan mengedepankan audit PDTT awal BPK
yang diminta RJ Lino dan kesimpulannya abu-abu. Apapun alasannya etika hukum
harus dijunjung. Atau jangan-jangan GCG (tata kelola perusahaan yang baik)
sebatas semboyan Pelindo II dan privatisasi JICT hanya untuk melegalkan
pendapatan pihak-pihak tertentu?"
Indikator kecurangan kasus privatisasi JICT sangat jelas. Jadi baik ditinjau dari
hukum bisnis, hukum pidana, hukum kepelabuhanan dan hukum apapun, privatisasi
JICT tidak bisa dibenarkan.
"Pemerintah harusnya punya visi besar. Kita butuh pemimpin yang cinta tanah air
dan bangsa. Sehingga dalam kasus JICT butuh determinasi pemimpin negara yang
mengedepankan keinginan luhur bangsa," kata Azmi.
Sementara itu, Ismail menyatakan bahwa dalam konteks audit investigatif BPK,
kasus perpanjangan kontrak JICT jelas perbuatan melawan hukumnya dan kerugian
negara sudah nyata.
"Tapi kenapa KPK, Pelindo II dan pemerintah diam? Jika diam maka bisa bisa
dikatakan mereka ini turut terlibat di dalam kasus privatisasi JICT. Jadi ada kesan
untuk memelihara kasus Ini untuk tujuan tertentu," ujarnya.
Ismail menampik tuduhan pihak-pihak tertentu yang menyatakan penolakan
privatisasi JICT akan menggangu iklim investasi.
"Ini kan untuk kepentingan nasional dan privatisasi sektor publik juga tidak
dibenarkan. Lagipula penegakan hukum terhadap kasus JICT justru berdampak
positif. Jika ada kepastian hukum investor justru malah positif," kata Ismail.
Page 53 of 64.
