Page 59 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 MARET 2019
P. 59

Ide kartu prakerja dari calon presiden inkumben Joko Widodo menjadi pro dan
               kontra. Ada pihak yang setuju, tetapi ada juga yang menilai kebijakan itu tidak
               tepat.

               Pro dan kontrak terjadi karena kartu ini akan memberikan upah bagi masyarakat
               yang belum bekerja. Takutnya, kartu prakerja dikejar oleh para pengangguran demi
               mendapatkan pendapatan cuma-cuma.

               Jokowi, sapaan Joko Widodo, mengatakan, kartu prakerja ini ditunjukkan untuk
               mengatasi angka pengangguran di Indonesia. Kartu itu akan membantu para
               pencari kerja baru atau mereka yang ingin ganti pekerjaan.

               Nantinya, penerima kartu prakerja itu akan diberikan pelatihan berupa kursus
               kejuruan dan vokasi. Tujuannya, supaya mereka lebih siap diserap oleh industri.

               Presiden konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, kartu
               prakerja ini belum lazim digunakan di negara manapun. Biasanya, negara maju
               menggunakan sistem asuransi penganggur, jaminan sosial untuk pengangguran dan
               korban pemutusan hubungan kerja (PHK).

               "Kalau kartu prakerja ditunjukkan kepada lulusan SMK dan perguruan tinggi, mereka
               itu kan bukan pengangguran," ujarnya.

               Said Iqbal menyarankan agar pemerintah memberikan prioritas kartu prakerja
               kepada masyarakat yang mengalami PHK.

               Pemerintah juga diminta tidak membebankan anggaran ke APBN dan APBD untuk
               insentif kartu prakerja, tetapi dapat menarik iuran dari para pekerja, pengusaha,
               dan tentunya dari pemerintah.

               Senada, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani
               mengatakan, kartu prakerja yang ditunjukkan untuk lulusan SMK dan perguruan
               tinggi tidak tepat.

               Lebih tepat, kartu ini ditunjukkan kepada korban PHK. Dengan begitu, mereka
               mendapatkan tambahan ketrampilan dan insentif pra kerja bisa diambil dari uang
               pesangon korban PHK.

               Di sisi lain, Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar
               menilai kartu prakerja harus diarahkan kepada lulusan sekolah dengan skema
               pelatihan vokasional dan mendapatkan dukungan dana yang digunakan untuk
               transportasi serta uang makan.

               Soalnya, lulusan SMK masih butuh pengembangan keterampilan karena ketika
               magang pekerjaannya kerap tidak berhubungan dengan pendidikannya.






                                                       Page 58 of 64.
   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64