Page 3 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 SEPTEMBER 2019
P. 3
membahas dengan Komisi IX DPR. Namun dia mengaku permenaker memang domain
pemerintah.
"Prinsipnya kita akan minta pemerintah memberikan penjelasan dalam beberapa
waktu ke depan setelah kita melihat bagaimana respon masyarakat terkait hal ini. Kita
belum pernah ada rapat soal ini dengan Menaker (Hanif Dhakiri)," ujar Dede.
Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) mendesak pemerintah
mempertimbangkan kembali kehadiran Kepmenaker ini dengan mengacu dan tunduk
pada Pasal 42-49 UU Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 serta mempertimbangkan
kondisi angkatan kerja dan pengangguran terbuka saat ini.
Ketua Departemen Lobi dan Humas KSBSI Andy William Sinaga mengingatkan, Pasal
45 UU Ketenagakerjaan yang mewajibkan adanya tenaga kerja pendamping sebagai
bentuk alih teknologi tentu tidak akan dilakukan oleh TKA karena jabatan dan
pekerjaan yang disebut di Kepmenaker ini tidak dalam proses alih teknologi.
Sementara itu ekonom Center of Reform on Economic (CORE) Pieter Abdullah juga
mengingatkan, menumbuhkan investasi asing di dalam negeri harus diselesaikan
dengan penyelesaian hambatan investasi itu sendiri. Menurut dia, selama ini
hambatan investasi di dalam negeri banyak terlihat pada proses birokrasi dan
persoalan penyelesaian lahan.
"Perbaiki koordinasi pusat-daerah, perbaiki tata kelola pertanahan, perbaiki kebijakan
perburuhan, serta perbaiki sistem perizinan," ujar dia. Pieter kemudian menuturkan,
upaya pemerintah menarik investasi sudah cukup bagus. Mulai dari perbaikan
perizinan (online single submission/OSS) hingga pemberian insentif pajak mulai dari
tax holiday hingga tax allowance.
Page 2 of 66.
