Page 8 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 SEPTEMBER 2019
P. 8
bertahan hingga yang bersangkutan memeroleh pekerjaan baru atau memutuskan
beralih profesi menjadi pengusaha. Demikian pula dengan Jaminan Pelatihan.
Kepala Biro Hukum Kemenaker Budiman mengatakan, wacana program JKP dan JPS
tidak berkaitan dengan pesangon. Seperti diketahui, kalangan buruh marak menolak
rencana revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
yang disebut-sebut akan menghapus pesangon. "Ini tidak terkait dengan perubahan
pesangon itu," kata dia saat dihubungi Republika, Ahad.
Budiman menjelaskan, JKP dan JPS merupakan gagasan dari Menaker yang sudah
disampaikan ke pihak BPJS Ketenagakerjaan. Hingga saat ini, badan tersebut masih
melakukan kajian untuk melihat prospek kemungkinan penerapannya.
"Kemudian, Menaker melihat hasilnya (kajian BPJS Ketenaga kerjaan - Red). Lalu,
ini akan ditindaklanjuti, seperti menyusun format naskahnya dan harus mengubah
UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN),' ujar dia.
Sebab, UU SJSN telah mengatur, BPJS Ketenagakerjaan menyelenggara kan empat
program yang saat ini masih berjalan, yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK),
Jaminan Kematian (JK), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP).
Jika seluruh pihak terkait menyepakati penambahan dua program, JKP dan JPS,
ditambahkan pada keempat program tersebut, maka rancangan undang-undang
(RUU) baru mesti dibuat dan dimasukkan ke dalam program legislasi nasional
(prolegnas).
RUU itu pun mesti melalui pembahasan di DPR-RI sebelum dapat disahkan menjadi
aturan perundang- undangan. "Jadi, penambahan dua program itu tidak sederhana.
Tahapannya banyak," kata Budiman.
Dia mengakui, masa jabatan Menaker pada pemerintahan Presiden Joko Widodo
(Jokowi) periode pertama akan berakhir pada Oktober mendatang. Apakah
kemungkinan usulan ini akan tetap berjalan, menurut Budiman, hal itu bergantung
pada hasil kajian BPJS Ketenagakerjaan.
Jika BPJS Ketenagakerjaan menyatakan tambahan kedua program tersebut
memungkinkan, maka menteri pada pemerintahan Jokowi periode kedua dinilai
dapat melanjutkannya. Lebih lanjut, dia mengklaim wacana penambahan JKP dan
JPS akan menguatkan perlindungan terhadap tenaga kerja swasta di Indonesia.
"Siapapun menterinya, usulan ini bisa dilanjutkan. Karena hal yang bagus harus
ditindaklanjuti," ucap dia.
Page 7 of 66.
