Page 12 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 SEPTEMBER 2019

Dari pihak pengusaha, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang
Perhubungan Carmelita Hartoto mengingatkan, semakin dibukanya posisi atau jabatan
tertentu pada tenaga kerja asing juga harus diwaspadai dari sisi sejauh mana
pemerintah membuka investasi asing di dalam negeri.

Jika pemerintah menarik investor asing dalam rangka menggairahkan perekonomian
nasional justru harus disambut baik. Namun dia menggariskan perlunya aturan main
yang jelas. "Sebab kita ada sektor-sektor strategis yang harus dijaga juga
kedaulatannya. Misalnya sektor pelayaran melalui asas cabotage. Tentu begitu juga
dengan sektor strategis lainnya," ujar dia.

Dia lantas menandaskan, semakin besarnya jabatan atau posisi tenaga kerja asing yang
dibuka pemerintah melalui aturan ketenagakerjaan di Indonesia menunjukkan tingkat
kompetensi atau keahlian tenaga kerja di dalam negeri masih harus ditambah, terutama
bagi tenaga kerja yang memerlukan keahlian khusus.

"Ada banyak cara yang bisa dilakukan, salah satunya program pemerintah melalui
pendidikan vokasi yang belum lama ini digencarkan. Tapi pendidikan vokasi ini output-
nya juga harus tepat sasaran atau sesuai dengan bidang kerjanya ketika keluar nanti,"
katanya.

Menurut dia, SDM dengan keahlian untuk bidang tertentu sebenarnya banyak tersedia
di dalam negeri. Namun keahlian tertentu tersebut juga harus mendapatkan
rekomendasi atau sertifikasi dari lembaga-lembaga tertentu. "Nah saya kira ini juga
yang harus dilihat pemerintah. Jangan sampai kita memberikan pelatihan atau
menggelar vokasi, tapi sertifikasinya tidak sesuai," ucapnya.

Sementara itu ekonom Center of Reform on Economic (CORE) Pieter Abdullah juga
mengingatkan, menumbuhkan investasi asing di dalam negeri harus diselesaikan
dengan penyelesaian hambatan investasi itu sendiri. Menurut dia, selama ini hambatan
investasi di dalam negeri banyak terlihat pada proses birokrasi dan persoalan
penyelesaian lahan.

"Perbaiki koordinasi pusat-daerah, perbaiki tata kelola pertanahan, perbaiki kebijakan
perburuhan, serta perbaiki sistem perizinan," ujar dia. Pieter kemudian menuturkan,
upaya pemerintah menarik investasi sudah cukup bagus. Mulai dari perbaikan perizinan
(online single submission/OSS) hingga pemberian insentif pajak mulai dari tax holiday
hingga tax allowance.

"Pemerintah sudah melakukan cukup banyak untuk menarik investasi mulai dari
perbaikan perizinan (yaitu dengan OSS) hingga pemberian berbagai insentif pajak (tax
holiday dan tax allowance). Indonesia sudah sangat menarik bagi investor," ucapnya.

Namun di sisi lain ada juga faktor lain yang menjadi kendala, yaitu belum konsistennya
kebijakan pemerintah yang mempermudah masuknya investasi. "Di antara yang paling
menonjol adalah belum baiknya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah,''
sebutnya.

Page 11 of 66.