Page 11 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 SEPTEMBER 2019

Dia mengaku belum memahami kebijakan pemerintah memperluas posisi yang bisa
ditempati TKA karena pihak Kemenaker belum pernah membahas dengan Komisi IX
DPR. Namun dia mengaku permenaker memang domain pemerintah.

Politikus berlatar artis itu mempertanyakan apakah langkah Kemenaker tersebut terkait
dengan upaya Presiden Joko Widodo yang ingin memasukkan investasi sebesar-
besarnya ke Indonesia. Pada kondisi demikian biasanya ada negara investor yang
meminta persyaratan harus memasukkan SDM-nya untuk pekerjaan bidang tertentu.

"Tentu kita akan memanggil menteri, meminta penjelasan hal ini. Itu sudah pasti. Apa
argumentasinya? Apa alasannya? Tapi kalau kita langsung menolak sesuatu peraturan
yang belum berjalan, memang belum pas kecuali kalau sudah berjalan, merugikan
rakyat Indonesia, baru kita akan minta itu untuk ditinjau, diperbaiki," urainya.

Dede Yusuf lantas menuturkan, di era ASEAN Free Trade Area (AFTA) saat ini,
pemerintah memang memiliki perjanjian untuk perdagangan, investasi, dan jasa yang
membebaskan negara lain masuk ke Indonesia. Sebaliknya Indonesia bisa ke negara
lain.

"Artinya itu sesuatu yang memang tidak bisa dihindari karena itu perjanjian
antarnegara. Nah, masalahnya adalah kami akan melihat apakah posisi (permenaker)
itu seperti menghalangi orang Indonesia bekerja? Kalau menghalangi orang Indonesia
bekerja ya tentu kita akan tegur, tetapi kalau Indonesia bisa masuk juga, artinya sama-
sama bersaing. Kan ini era kompetisi," tuturnya.

Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) mendesak pemerintah
mempertimbangkan kembali kehadiran Kepmenaker ini dengan mengacu dan tunduk
pada Pasal 42-49 UU Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 serta mempertimbangkan
kondisi angkatan kerja dan pengangguran terbuka saat ini.

Ketua Departemen Lobi dan Humas KSBSI Andy William Sinaga mengingatkan, Pasal 45
UU Ketenagakerjaan yang mewajibkan adanya tenaga kerja pendamping sebagai
bentuk alih teknologi tentu tidak akan dilakukan oleh TKA karena jabatan dan pekerjaan
yang disebut di Kepmenaker ini tidak dalam proses alih teknologi.

"Jabatan dan pekerjaan yang disebut oleh Kepmenaker ini merupakan pekerjaan teknis
yang memang tidak ada unsur alih teknologinya dan pastinya sangat bisa dilakukan
oleh tenaga kerja kita," katanya.

Dia lantas menandaskan, Kepmenaker ini juga akan menjadi tantangan dan ancaman
bagi tenaga kerja lokal. Sebab pengusaha asing akan lebih senang menggunakan TKA
karena tidak ada TKA yang menjadi pekerja tetap yang bila di-PHK akan diberi
pesangon atau penghargaan masa kerja dan penggantian hak seperti yang diatur dalam
Pasal 156 ayat (2), (3), dan (4) UU Ketenagakerjaan.

"TKA hanya akan diikat oleh perjanjian kerja waktu tertentu yang memastikan
perusahaan akan dengan mudah merekrut dan mem-PHK-nya. Kehadiran Kepmenaker
ini menjadi sarana untuk membawa lebih banyak TKA yang memang pasar kerja di
negaranya sudah jenuh sehingga Indonesia dijadikan sasaran penempatan TKA,"
sebutnya.

Page 10 of 66.