Page 10 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 SEPTEMBER 2019
P. 10
Title PELUANG TKA BERKERJA DI INDONESIA SEMAKIN TERBUKA LEBAR
Media Name sindonews.com
Pub. Date 09 September 2019
https://ekbis.sindonews.com/read/1437708/34/peluang-tka-berkerja-di-in donesia-
Page/URL
semakin-terbuka-lebar-1567983267
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Peluang tenaga kerja asing (TKA) untuk berkarier di Indonesia semakin luas. Hal ini
dimungkinkan setelah pemerintah melalui Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker)
membuka kesempatan lebih luas terhadap posisi yang bisa ditempati TKA. Kebijakan
baru mengenai TKA tersebut termuat dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja
(Permenaker) No 228 Tahun 2019.
Dalam peraturan yang dibuat untuk menyempurnakan peraturan lama tersebut dimuat
daftar jabatan-jabatan yang boleh diisi TKA. Jabatan-jabatan itu berada di bawah 18
sektor yang telah ditentukan pemerintah.
Sektor dimaksud adalah konstruksi, jasa pendidikan, bahan kimia, penjualan dan
bengkel kendaraan bermotor, pergudangan, hiburan dan rekreasi, industri minuman,
pengolahan limbah, industri tekstil, pakaian jadi, industri makanan, industri mesin,
peternakan, penempatan tenaga kerja dalam negeri, furnitur, industri alas kaki, rokok,
dan industri gula.
Di sektor pendidikan, misalnya. Pada Permenaker No 462 Tahun 2012 diatur jabatan di
sektor pendidikan hanya memuat daftar 77 jabatan untuk TKA, tetapi pada Permenaker
229 Tahun 2019 terdapat 143 jenis jabatan yang diatur. Begitu pun di sektor konstruksi.
Pada permenaker baru ada sebanyak 181 posisi yang diperbolehkan untuk TKA, padahal
pada Permenaker No KEP 247/MEN/X/2011 jabatan pekerja asing di bidang konstruksi
yang diperbolehkan hanya 68 jenis jabatan. Kebijakan memperluas jabatan yang bisa
diduduki TKA tentu menimbulkan pertanyaan.
Misalnya pertanyaannya apakah memang urgen mendatangkan TKA asing dan
sebaliknya apakah jabatan dimaksud tidak bisa dikerjakan anak bangsa sendiri? Atau
apakah peraturan itu sudah mempertimbangkan kenyataan masih banyak tenaga kerja
di Tanah Air yang membutuhkan pekerjaan? Hingga kemarin Menteri Hanif Dhakiri
belum bisa dimintai konfirmasi.
Begitu pun pejabat terkait di kementerian tersebut. Permenaker No 228 Tahun 2019 itu
sendiri sudah resmi dirilis dan sudah beredar di publik. "Prinsipnya kita akan minta
pemerintah memberikan penjelasan dalam beberapa waktu ke depan setelah kita
melihat bagaimana respon masyarakat terkait hal ini. Kita belum pernah ada rapat soal
ini dengan Menaker (Hanif Dhakiri)," ujar Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf.
Page 9 of 66.
