Page 61 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 SEPTEMBER 2019
P. 61

Title          ASPATAKI MINTA PRESIDEN JOKOWI TERBITKAN PERPU PENGGANTI UU 18/2017
               Media Name     jawapos.com
               Pub. Date      09 September 2019
                              https://www.jawapos.com/ekonomi/09/09/2019/aspataki-minta-presiden-jok owi-
               Page/URL
                              terbitkan-perpu-pengganti-uu-18-2017/
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive










               Asosiasi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (ASPATAKI) meminta
               Presiden Joko Widodo untuk menerbitan PERPU sebagai pengganti UU No.18/2017
               tentang Perlindungan Pekerja Migran. Pasalnya, uji coba implementasi Permenaker
               No.09/2019 yang dilaksanakan sejak 2 Juli 2019 tidak bisa berjalan. Selain Pemda
               tidak memiliki anggaran yang memadai untuk pelatihan Pekerja Migran Indonesia
               (PMI), Disnaker masih menerima pendaftaran PMI yang belum kompeten.


               Ketua Umum ASPATAKI, Saiful Mashud mengaku telah melayangkan surat sebagai
               masukan kepada Presiden melalui Mensesneg Pratikno terkait regulasi yang
               dinilainya akan menghambat pertumbuhan ekonomi dan ketenagakerjaan. "Aturan
               yang menghambat pertumbuhan ekonomi harus direvisi," ujar Saiful di Jakarta,
               Senin (9/9).

               Menurutnya, banyak kendala untuk melaksanakan UU 18/2017. Meski tiga aturan
               turunan telah terbit sebagai pelaksanaan UU 18/2017, salah satunya Permenaker
               09/2019 yang banyak mengatur Peran Pemerintah dalam melaksanakan Pelatihan
               PMI, nampaknya akan terkendala terkait dengan anggaran.

               Para PMI yang siap berlatih di BLK harus menunggu kapan adanya anggaran, biaya
               transpotasi dan akomodasi dari pelosok desa ke BLK akan menjadi masalah
               tersendiri. Apalagi BLK Pemerintah baik SDM, instruktur Bahasa dan Peralatanya
               juga sangat jauh dari mencukupi.


               Kendala masalah pendanaan yang ada di depan menimbulkan pertanyaan
               bagaimana biaya masyakat pelosok pedesaan untuk test kesehatan di rumah sakit
               dan transportnya, bagaimana cara mengurus paspor yang terkadang arak rumah
               PMI dengan BLK bisa raturan Kilometer.

               "Sementara P3MI yang selama ini jemput bola ke desa-desa sudah tidak
               diperbolehkan lagi. Kondisi ini jelas akan dimanfaatkan oleh tekong-tekong, calo-
               calo untuk merekrut dan memberangkatkan PMI unprosedural karena para calo
               tidak perlu medical. Perut lapar apa bisa dijawab dengan menunggu APBN cair?"
               kritik kata Saiful Mashud.

               Remitansi TKI Diprediksi Ajlok






                                                       Page 60 of 66.
   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66