Page 62 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 SEPTEMBER 2019

Penerapan UU 18/2019 diperkirakan akan menyulitkan warga yang ingin bekerja di
Negeri karena prosedurnya semakin sulit dan berbelit-belit, "Untuk menjadi
kompeten, PMI harus antri menunggu cairnya APBN/APBD, baru bisa berlatih ke
BLK. Pemerintah Daerah banyak yang menolak dengan alasan (keterbatasan)
anggaran dan banyak yang berlindung dibalik UU 23/2014," kata Saiful.

Selain mengirimkan surat ke Presiden Jokowi, Saiful mengaku telah menemui
beberapa Kepala Daerah dan Kepala Disnaker di beberapa daerah.

Sejatinya, adanya Undang-Undang baru diharapkan akan membantu meningkatkan
ekonomi warga khususnya Ekonomi Pedesaan. Namun, harapan itu jauh dari
kenyataan dan harapan. Padahal, selama ini Perusahaan Penempatan Pekerja
Migran Indonesia (P3MI) telah berhasil merekrut melatih dan menempatkan PMI
dengan cukup baik. Terbukti perolehan remintansi yang berhasil dihimpun setiap
tahunnya terus meningkat. Terakhir total remitansi yang berhasil dihimpun
mencapai Rp 153,58 triliun pada tahun 2018.

Kondisi di atas akan berakhir sejalan dengan UU 18/2017 yang efektif dilaksanakan
pada 22 Nopember 2019. P3MI hanya mencarikan Job order, tidak boleh merekrut
dan tidak boleh melatih. Danpaknya langsungnya staf yang selama ini mengurus
dokumen PMI akan menganggur. Padahal, jumlahnya ribuan orang dan yang selama
ini menghidupi ratusan ribu keluarga di dusun dan pedesaan.

Saiful menyayangkan kebijakan P3MI diwajibkan menambah deposito menjadi Rp
1,5 miliar dan modal setor menjadi Rp 5 miliar. "Uang sebesar itu semestinya dapat
dialokasikan sebagai modal kerja untuk perputaran ekonomi di daerah pedesaan
dan bukan uang disimpan di Bank yang tidak ada manfaatnya sama sekali,"
imbuhnya.

Masih menurut Saiful, Perusahaan Penempatan juga akan sepi dari kerjaan karena
tidak ada kepastian Warga yg terlatih atas dasar biaya Pelatihan dari APBN yang
akan ditempatkan. Dampaknya bisa menyebabkan P3MI akan gulung tikar dan
ribuan pegawai akan jadi korban atas regulasi uang akan dilaksanakan 2 bulan ke
depan ini.

"Remitansi di tahun-tahun mendatang diprediksi akan turun dan akan meningkatnya
PMI ilegal karena kebutuhan. Pada akhirnya ini akan bermuara dan merugikan
Pemerintah Jokowi," pungkas Saiful.

Page 61 of 66.