Page 28 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 SEPTEMBER 2021
P. 28
Ringkasan
Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) bekerjasama dengan Badan Narkotika
Nasional (BNN) dan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) untuk melindungi
Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari penyalahgunaan Narkoba. Kepala BP2MI, Benny Rhamdani
mengungkapkan, bahwa kerja sama tersebut dituangkan dalam penandatanganan Surat
Keputusan Bersama (SKB).
LINDUNGI PEKERJA MIGRAN, BP2MI GANDENG BNN-TTS
Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) bekerjasama dengan Badan Narkotika
Nasional (BNN) dan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) untuk melindungi
Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari penyalahgunaan Narkoba.
Kepala BP2MI, Benny Rhamdani mengungkapkan, bahwa kerja sama tersebut dituangkan dalam
penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB).
"Surat Keputusan Bersama ini juga menunjukkan komitmen dan kolaborasi bersama serta
sinergisitas antara tiga instansi pemerintahan, antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,
dalam memberikan pelindungan bagi Pekerja Migran Indonesia untuk mewujudkan kabupaten
bebas dari rekrutmen ilegal Pekerja Migran Indonesia serta bersih dari penyalahgunaan dan
peredaran gelap narkotika," ungkapnya usai acara penandatanganan SKB di Kantor BP2MI,
Jakarta Selatan, Kamis (2/9/2021).
Benny mengatakan, bahwa BP2MI telah memasukkan materi pencegahan penyalahgunaan dan
peredaran gelap narkotika pada Orientasi Pra Pemberangkatan yang wajib diikuti Calon PMI
sebelum berangkat ke negara penempatan.
"Berbagai sosialisasi juga dilakukan, namun diperlukan upaya lebih untuk melindungi Pekerja
Migran Indonesia dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika," katanya.
Lebih lanjut Benny menjelaskan, bahwa semangat 'Sikat Sindikat Penempatan llegal PMI', 'War
on Drugs' dan implementasi peran Pemerintah Daerah dalam pelindungan PMI sesuai dengan
amanah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran menjadi
landasan dari kerja sama ini karena penempatan ilegal PMI memiliki korelasi yang cukup kuat
dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
"Dan untuk mencegah terjadinya hal tersebut, diperlukan pelindungan sejak dini, dari lapis
terdekat Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya," ujarnya.
Sekadar informasi, berdasarkan data PMI yang dideportasi dari wilayah akreditasi Perwakilan RI
Tawau, Malaysia, sepanjang 2017-2020, terdapat 1.314 PMI yang terkait kasus narkotika dari
total 6.664 PMI yang dideportasi.
"Tentu ini menjadi perhatian kita bersama untuk melindungi Pekerja Migran Indonesia dari
penyalahgunaan dari peredaran gelap narkotika," ungkap Benny menambahkan.
27
