Page 25 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 SEPTEMBER 2021

Ringkasan

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta,
tahun ini, tidak melakukan survei kebutuhan hidup layak di pasar-pasar rakyat karena tidak
dimasukkan dalam komponen penentu upah minimum kabupaten. Kepala Bidang
Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Gunung Kidul Ahsan
Jihadan di Gunung Kidul, Kamis, mengatakan tidak ada lagi kegiatan survei kebutuhan hidup
layak (KHL) yang dilaksanakan bersama asosiasi pekerja dan pengusaha ke lapangan.

DISNAKERTRANS GUNUNG KIDUL TIDAK MELAKUKAN SURVEI KHL UNTUK UMK

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta,
tahun ini, tidak melakukan survei kebutuhan hidup layak di pasar-pasar rakyat karena tidak
dimasukkan dalam komponen penentu upah minimum kabupaten.

Kepala Bidang Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Gunung
Kidul Ahsan Jihadan di Gunung Kidul, Kamis, mengatakan tidak ada lagi kegiatan survei
kebutuhan hidup layak (KHL) yang dilaksanakan bersama asosiasi pekerja dan pengusaha ke
lapangan.

"Keputusan menghapuskan kegiatan survei dikarenakan ada perubahan mekanisme dalam tata
cara pengupahan. Jadi kami tidak lagi melakukan survei KHL," kata Ahsan.

Namun demikian, Ahsan memastikan rapat dewan pengupahan tetap akan dilaksanakan.
Langkah ini diawali dengan sosialisasi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021
kepada asosiasi pengusaha maupun serikat pekerja.

"Penetapan upah layak masih November jadi masih ada waktu. Tapi, kami sudah melakukan
koordinasi-koordinasi untuk pembahasan di rapat dewan pengupahan,” katanya.

Lebih lanjut, Ahsan mengatakan indikator tentang pengupahan dijelaskan secara rinci di pasal
25, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, bahwa di ayat 2
dijelaskan tentang mekanisme penentuan UMK yang mengacu pada kondisi ekonomi dan
ketenagakerjaan.

Aturan ini lebih diperjelas lagi pada ayat 4 tentang kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan meliputi
paritas daya beli, tingkat penyerapan tenaga kerja dan median upah. Untuk kepastian variabel
ini diatur di ayat 5, bahwa data yang digunakan bersumber dari lembaga yang berwenang di
bidang statistik.

"Jadi nantinya indikator yang digunakan berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS),” kata
Ahsan.

Sementara itu, Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Gunung Kidul
Budiyono membenarkan tahun ini tidak ada survei KHL ke lapangan. Padahal, KHL memiliki peran
penting, salah satunya untuk melihat indikator kehidupan yang layak, khususnya bagi pekerja
lajang di masyarakat.

24