Page 54 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 SEPTEMBER 2021

positive - Himawan Estu Bagijo (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans)
Provinsi Jawa Timur) Mari kita koordinasi bareng, mari bersama-sama, ini waktu kita berbuat.
Negara tujuan yang sudah dibuka ini tugas kita sebagai aparatur memberikan support kepada
masyarakat, para pencari kerja (PMI)

Ringkasan

Kondisi pandemi Covid-19 berdampak langsung pada sektor pekerja migran. Di Jawa Timur saja,
ada belasan ribu PMI yang saat ini tertahan tak bisa berangkat ke negara tujuan penempatan
mereka. Pun kepulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) baik finish kontrak, PHK atau
dideportasi dan gagal berangkat menjadi tambahan permasalahan baru. Sedangkan
permasalahan lain yang dihadapi adalah kurangnya komunikasi dan kooordinasi pemerintah
dengan otoritas negara tujuan penempatan PMI.

TAK KUNJUNG TERBANG, PROBLEMATIKA PMI AKIBAT PANDEMI

Kondisi pandemi Covid-19 berdampak langsung pada sektor pekerja migran. Di Jawa Timur saja,
ada belasan ribu PMI yang saat ini tertahan tak bisa berangkat ke negara tujuan penempatan
mereka. Pun kepulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) baik finish kontrak, PHK atau
dideportasi dan gagal berangkat menjadi tambahan permasalahan baru.

Sedangkan permasalahan lain yang dihadapi adalah kurangnya komunikasi dan kooordinasi
pemerintah dengan otoritas negara tujuan penempatan PMI.

Ketua Umum DPP Asosiasi Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (Aspataki) Saiful
Mashud mengatakan usai penghentian, saat ini sebenarnya ada beberapa negara yang telah
membuka kembali penempatan pekerja migran, diantaranya Hongkong, per 30 Agustus 2021
lalu. Namun dengan sejumlah syarat dan ketentuan baru.

Saiful menilai belum ada persamaan persepsi terutama dalam hal teknis dari berbagai pemangku
kebijakan baik di dalam maupun di negara penempatan.

"Pertama kali harus ada rekomendasi dari para perwakilan pemerintah kita seperti KDEI di
Taiwan maupun KJRI di Hongkong, diantaranya soal up-date covid terkini, intinya koordinasi,"
kata Saiful dalam kesempatan progam dialog Lintas Madiun Pagi Pro 1 RRI Madiun, Kamis
(2/9/2021).

Ia menyontohkan soal syarat surat vaksinasi yang berbeda. Dimana ada negara yang
menyaratkan sertifikat vaksin sesuai standar yang dikeluarkan Badan Kesehatan Dunia WHO.
Dan surat vaksin yang dikeluarkan pemerintah Indonesia dinilai belum memenuhi standar
tersebut.

"Kemarin Hongkong yang terbaru mulai 30 Agustus 2021 namun sayang sekali kita belum bisa,
pihak kita perlu komunikasi dengan otoritas Hongkong terutama soal sertifikasi vaksin. Kita
berbeda dengan Filipina yang sudah sesuai standar WHO," sambungnya.

53