Page 55 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 SEPTEMBER 2021

Selain itu Saiful menyebut permasalahan lain yang muncul adalah mekanisme pengurusan
dokumen kesehatan di Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) yang masih menggunakan cara
konvensional. Hal ini dirasa menyulitkan selain menyebabkan antrian mengingat jumlahnya yang
hanya ada dua, di Surabaya dan Jakarta.

"Di Indonesia sendiri ada KKP yang hingga saat ini belum mampu menuntaskan. Untuk
perjalanan ke Negara tujuan, PMI harus mendapat surat dari KKP, sementara KKP hanya ada di
Bandara Internasional Soekarno-Hatta Jakarta dan Juanda Surabaya. Kami sangat berharap itu
bisa difasilitasi Disnaker apakah form-nya bisa diisi di masing-masing perusahaan (P3MI) atau di
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di Seluruh Provinsi," bebernya.

Sementara itu dalam kesempatan yang sama Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
(Disnakertrans) Provinsi Jawa Timur Himawan Estu Bagijo, mengatakan memang sejumlah
keputusan atau regulasi yang telah diterbitkan Kementeriannya tidak serta merta dapat
dilakukan karena menyangkut koordinasi.

"Regulasi atau keputusan dibuat tapi koordinasi belum jalan. Yang bikin keputusan memang
Menaker, tapi Menaker kan tidak bisa ngirim langsung pekerja ke Luar Negeri.Jadi jika ada
masalah seperti ini pekerjaan pertama Kadisnaker di Kabupaten/Kota terutama di kantong-
kantong PMI harus langsung menghubungi dan berkoordinasi dengan Perusahaan Penempatan
Pekerja Migran Indonesia (P3MI)," papar Himawan.

Iapun berjanji segera melakukan sejumlah langkah koordinasi ke beberla pihak terutama di
daerah, termasuk dengan pihak KKP.

"Mari kita koordinasi bareng, mari bersama-sama, ini waktu kita berbuat. Negara tujuan yang
sudah dibuka ini tugas kita sebagai aparatur memberikan support kepada masyarakat, para
pencari kerja (PMI)" tandasnya.

Untuk diketahui Tahun 2021 PMI finish kontrak sebanyak 36.030 orang atau sebesar 94,70%.
Adapun PMI bermasalah sebanyak 1.947 orang (5.11%). PMI bermasalah ini pulang dengan
status deportasi karena masalah dokumen imigrasi atau dokumen kerja. Jumlah ini jauh lebih
besar jika dibanding tahun sebelumnya.

Peta kepulangan PMI bermasalah di Jawa Timur terbanyak berasal dari Sampang, Pamekasan,
Bangkalan dan Jember. Sedang kepulangan PMI finish kontrak terbanyak berasal dari Kabupaten
Malang, Tulungagung, Kabupaten Blitar dan Ponorogo.

Sedangkan jumlah PMI Jatim yang tertahan dan tak bisa berangkat ke Luar Negeri baik eks yang
ingin kembali maupun Calon PMI baru mencapai 16 hingga 18 ribu orang, dan jumlah ini terus
bertambah seiring masih diberlakukannya pemberhentian pengiriman PMI.

54