Page 62 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 JANUARI 2019
P. 62
Hanif menjelaskan bahwa pemerintah Hong Kong menaikkan gaji pekerja migran
Indonesia dari 4.410 dolar Hong Kong menjadi 4.520 dolar Hong Kong sejak
September 2018 dan memperberat sanksi bagi agensi yang melanggar aturan dalam
amandemen Employment Ordinance. "Saya juga berharap pemerintah Hong Kong
dapat menyusun standar gaji bagi para pekerja yang telah bekerja selama lebih dari
lima tahun, sehingga terdapat perbedaan antara gaji pekerja baru dan pekerja lama
yang tentunya telah berpengalaman," kata Hanif.
Hanif menjelaskan perlindungan bagi pekerja migran juga mencakup pemberian
jaminan sosial. Pemerintah Hong Kong mendorong dan mendukung seluruh pekerja
migran memiliki jaminan sosial sesuai dengan regulasi yang berlaku. "Regulasi yang
berlaku di Indonesia pun mengatur bahwa setiap pekerja migran Indonesia wajib ikut
serta dalam program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh BPJS," tutur Hanif.
Hanif berharap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Indonesia dapat
bekerja sama lebih erat dengan badan penyelenggaraan jaminan sosial di Hong Kong.
Hong Kong merupakan salah satu tujuan penempatan pekerja migran Indonesia,
khususnya pada sektor non-formal. Per bulan Desember 2018, tercatat ada 165.907
warga Indonesia yang pekerja sebagai pembantu domestik di Hong Kong. Meskipun
pemerintah Hong Kong telah berupaya menjamin perlindungan pekerja migran yang
bekerja di wilayahnya, Hanif memandang perlunya pertemuan rutin tahunan bagi
pejabat kedua negara untuk membahas hal-hal teknis terkait permasalahan pekerja
migran Indonesia beserta solusinya.
Page 61 of 97.
